Surabaya, NU Online Jatim
Virus Corona terus melejit tinggi hingga kini, pemerintah di belahan dunia menetapkan status pandemi. Banyak dampak yang dirasakan dari virus ini, termasuk pondok pesantren. Majalah Nahdlatul Ulama Aula edisi September 2020 mengangkat tema kehidupan pesantren di masa Pandemi Covid-19, tanpa bantuan pemerintah.
KH Abdul Ghaffar Rozin atau yang akrab disapa Gus Rozin ini menilai pemerintah pusat terkesan lambat. Bantuan dalam bentuk konkret sejauh ini belum begitu terlihat, atau setidaknya belum terealisasi. “Memang belakangan ini perhatian pemerintah baru mulai muncul, itupun masih sangat parsial,” kata Gus Rozin Ketua RMI PBNU yang dikutip dari Majalah Aula Edisi September 2020.
Gus Rozin mengatakan pemerintah belum memperlihatkan keseriusan jika dibanding dengan besarnya jumlah pesantren dan dampak pandemi yang menimpa. Bahkan Pengasuh Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati ini dengan tegas mengatakan pemerintah agak lambat.
“Pesantren adalah lembaga pendidikan terbesar yang mempunyai dampak yang luas. Tidak hanya sektor pendidikan saja, namun juga ekonomi dan sosial bahkan tradisi luhur yang terancam. Perhatian itu lahir setelah sejumlah tokoh dan para kiai berteriak dan menyuarakan persoalan serius yang dihadapi pesantren terkait Covid 19 ini,” jelasnya dalam wawancara khusus di Majalah Aula edisi September 2020 pada halaman 27.
Padahal pemerintah selaku pemegang kebijakan dan pelayan masyarakat yang punya sekian perangkat dan SDM, baik infrastruktur dan supra struktur, bahkan pendanaan, seharusnya bisa bekerja cepat dan efektif. “Dalam situasi yang luar biasa dan mendesak ini, mereka masih bekerja secara biasa, belum bisa membaca dan memetakan keadaan lalu mengambil langkah-langkah taktis dan akseleratif, semua masih berjalan seperti sebelumnya, sebagaimana tidak ada covid dan pandemi,” lanjut mantan Staf Khusus Presiden Bidang Kepesantrenan ini.
Gus Rozin menilai pemerintah dengan anggaran Rp 2,6 triliun memang terlihat besar dan fantastis, apalagi kalau dibandingkan dengan anggaran Direktorat Pesantren Kemenag RI yang hanya sekitar Rp 600 miliar per-tahun. Namun sebenarnya sangat kecil jika dibandingkat dengan jumlah Rp 700 triliun refokusing APBN yang diperuntukkan penanganan Covid 19.
“Setahu saya Rp 2,6 triliun itu juga dialokasikan untuk pendidikan selain pesantren seperti TPQ, Madin dan lainnya. Jadi jumlah akhir yang diterima pesantren sesungguhnya tidak besar. Jauh dari cukup untuk merecovery dampak pandemi,” tegasnya.
Gus Rozin mengatakan lebih jauh lagi, kalau kita merujuk pada UU No 18/2019, fungsi dasar pesantren selain sebagai lembaga pendidikan juga sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. “Alokasi anggaran pemerintah hanya mampu membantu sedikit dari salah satu fungsi, yakni pesantren sebagai lembaga pendidikan saja. Sedangkan dua fungsi lainnya masih terabaikan,” terangnya.
Bagaimanakah peran RMI PBNU mendampingi pesantren menghadapi Covid-19? Untuk lebih jelas dan lengkapnya, pernyataan Gus Rozin bisa disimak dan dibaca di Majalah Aula edisi September 2020. Majalah Aula bisa didapatkan melalui agen terdekat.
Editor: Syaifullah
