Oleh: Rio F. Rachman*
Analogi yang diungkapkan Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar dalam Musyawarah Kerja Cabang (Musykercab) II dan Peresmian Gedung I serta Launching BMT NU Lumajang, Minggu 2 Agustus 2020. soal penyiapan anggaran untuk pendidikan bagi warga, tergolong segar dan terukur. Kiai Marzuki Mustamar berpesan kepada segenap kepala daerah Kabupaten/Kota atau aparatur yang berkenaan dengan penganggaran daerah, untuk mencari bibit-bibit Sumber Daya Manusia (SDM) di level sekolah dasar. Lalu, mereka direkrut untuk memeroleh beasiswa hingga perguruan tinggi. Sehingga pada saatnya kelak, mereka mudah dipanggil untuk mengabdi bagi daerahnya.
Sebagian Kabupaten/Kota tentu sudah punya program tersebut. Namun, skema beasiswa menjadi topik yang tak kalah urgen. Pemerintah daerah perlu merumuskan mekanisme anggaran beasiswa pendidikan ini secara detail. Mulai persyaratan, hingga implementasi pasca-kelulusan. Harus dipastikan pula, penerima beasiswa tidak merasa terdzolimi. Jangan sampai, mereka diwajibkan pulang kampung, namun sampai di daerah, malah disia-siakan dan tidak diberi ruang berekspresi maupun mencari nafkah.
Selama ini banyak warga dari daerah yang merantau ke kota-kota besar. Tatkala sudah sukses kuliah dan bekerja di sana, mereka enggan pulang. Padahal, seandainya mereka pulang ke daerah, potensi mereka akan berpengaruh positif. Mereka paham medan di daerah, mengerti dengan problem di sana, memiliki bayangan sehubungan dengan peluang-peluang yang mungkin diciptakan, serta tentu bisa memperkirakan solusi apa yang cocok untuk diterapkan.
Gerakan kembali ke daerah ini penting, mengingat banyak bukti, SDM potensial yang pulang ke kampung untuk membangun akan memberi dampak baik bagi lingkungan. Di Bogor, misalnya, ada pemuda yang sudah mapan bekerja di sebuah perusahaan minyak dan sumber daya alam. Dia mengundurkan diri dari sana, lalu balik kampung, mengembangkan usaha rakyat berbasis ikan khas danau atau air tawar di kampung. Usahanya jalan hingga saat ini, dan masyarakat di kampung yang menjadi penggerak pokok usaha tersebut, yang membudidayakan ikan khas itu, terkerek secara ekonomi.
Sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, pada saatnya nanti akan menjadi ramai. Mungkin karena pembangunan jalan tol nasional, atau karena hal-hal lain. Jangan sampai, perputaran uang dalam keramaian itu malah dinikmati orang-orang yang bukan asli daerah tersebut.
Ini tentu bukan persoalan rasial atau chauvinstik. Konteksnya, penduduk di sebuah daerah perlu menguatkan pondasinya agar bisa sejahtera. Syukur bila kemudian bisa merembes pada masyarakat dari daerah lain. Poinnya, harus ada kesiapan dari SDM yang ada.
Mereka yang telah disekolahkan oleh Pemerintah Daerah, kemudian bisa menyalurkan ilmunya pada masyarakat. Sekaligus, menggerakkan masyarakat untuk berkarya demi kesejahteraan bersama.
Seiring perkembangan zaman dan dinamika pembangunan nasional, berikut bonus demografi Indonesia yang berarti jumlah warga usia produktif meningkat, pertumbuhan kampus-kampus maupun sentra bisnis di daerah-daerah, khususnya di pulau Jawa, tidak akan terelakkan. Kalau sudah demikian, perpindahan penduduk dari daerah yang lebih kecil ke daerah tersebut menjadi implikasi kongkret. Sudah barang tentu menjadi pusat peredaran uang atau pergerakan roda ekonomi.
Kiai Marzuki Mustamar memberikan gambaran, ada sekitar lima ratus ribu mahasiswa di Malang Raya yang kuliah tersebar di banyak kampus. Sekitar empat ratus ribu orang berasal dari daerah lain, dan umumnya mendapat kiriman orang tua. Bila mereka mendapat kiriman dua juta rupiah per bulan, artinya ada perputaran uang sekitar Rp 800 miliar di daerah tersebut. Tak ayal, masyarakat di sana memiliki banyak alternatif berwirausaha, industri kreatif pun terus berkembang.
Lumajang, Pacitan, Trenggalek, dan daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya yang sedang mulai menggeliat, mesti punya fokus anggaran pada bidang pendidikan SDM. Hingga saat daerah tersebut pada gilirannya berkembang pesat secara ekonomi, warga asli bisa menjadi tuan rumah yang mapan dan sejahtera. Sekaligus ramah saat melayani tamu atau saudara-saudara dari luar daerah. Yang tak kalah penting adalah memberi bekal pemahaman agama pada SDM unggul penerima beasiswa tersebut. Jangan sampai, saat yang bersangkutan merantau dengan biaya dari pemerintah daerah, mereka malah terkena virus gerakan transnasional yang merongrong dan mendekonstruksi kearifan lokal.
*Penerima beasiswa 5000 doktor Kemenag di FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Dosen Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang.
