Surabaya, NU Online Jatim
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Ahmad Hilmy mulai meragukan pertumbuhan ekonomi di Jatim yang menunjukkan kontraksi positif. Hal itu ia katakan mengingat pada triwulan II di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Year on Year (YoY) sebesarnya 7,05 persen yang seharusnya bisa menekan angka kemiskinan, malah berbanding terbalik.
Tercatat saat ini jumlah kemiskinan di Jatim menyentuh angka 4,5 juta jiwa atau setara 11,40 persen dari total penduduk jatim yang mencapai 40,6 juta menurut data BPS.
Hilmy menuturkan, pemicu melonjaknya angka kemiskinan di Jatim ini karena hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jatim masih belum menemukan formulasi kebijakan dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat.
"Ditambah pandemi Covid-19 yang semakin memperburuk keadaan, ekonomi kerakyatan seperti pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kelabakan dalam menghadapi situasi yang terjepit seperti saat ini, sehingga sangat berpengaruh pada sektor pendapatan," ungkapnya.
Dirinya mengatakan bahwa belum adanya formulasi kebijakan yang solutif dari Pemprov Jatim di tengah hantaman pandemi Covid-19. Sehingga dunia usaha seperti UMKM menerima dampak negatif yang berakhir hilangnya pendapatan. Sedangkan sektor pertanian yang merupakan sektor yang tahan dari dampak ekonomi tak mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah, mulai dari masalah pupuk yang langka hingga anjloknya harga saat panen tiba.
“Dan yang terjadi ekonomi rakyat melemah, kemiskinan tidak terurai atau tidak terselesaikan,” kata Hilmy, Sabtu (04/09/2021).
Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Jatim ini menuturkan, bersama rekan sesama anggota fraksi, ia berusaha melakukan dorongan agar pemerintah gerak cepat dalam mengurai permasalahan ini.
Sebab itu, ia meminta Pemprov Jatim segera membuat kebijakan padat modal untuk dunia usaha UMKM dan pertanian. Ia yakin dengan cara itu, pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Jatim bisa dilakukan dengan cepat.
“Solusi yang kita tawarkan dalam bentuk bantuan permodalan baik untuk pebisnis dan pengusaha online. Tapi hak itu tak banyak diindahkan,” pungkasnya.
