Surabaya, NU Online Jatim
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah mendorong pemerintah daerah segera menyalurkan dana kompensasi yang diambil dari Biaya Tidak Terduga (BTT) kepada para peternak korban wabah penyakit kuku dan mulut (PMK).
Hal tersebut dikatakan Mas Atho' setelah melihat payung hukum untuk penyaluran bantuan tersebut sudah ada, yang termuat di Kepmentan nomor 518/KPTS/PK.300/M/7/2022 tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.
"Peraturan mengenai BTT baru dikeluarkan oleh Kepmentan tanggal 7 Juli 2022. Ini berarti untuk sekarang, pemerintah daerah sudah bisa untuk mengeluarkan dana darurat guna pencairan BTT yang akan diserahkan kepada para peternak yang terdampak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepmentan nomor 518 tahun 2022," kata Mas Atho' saat dikonfirmasi, Kamis (14/07/2022).
Politisi PKB ini mengungkapkan, selain upaya preventif yang telah dilakukan pemerintah, dukungan pendanaan tersebut sangat dibutuhkan.
"Agar kerugian yang ditanggung peternak tidak terlalu besar, dan dana bantuan itu bisa kembali diputar untuk pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Kendati demikian pria asal Jombang ini mengapresiasi pemerintah yang sudah sigap dalam penanganan PMK.
"Pemerintah telah melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap hewan yg terserang PMK. Di antaranya upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan penyemprotan disinfektan di rumah pemotongan di berbagai kota dan kabupaten, terutama di beberapa kabupaten yang memiliki kasus terbanyak seperti Lumajang, Probolinggo dan Batu," ujarnya.
