Surabaya, NU Online Jatim
Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur bersemangat untuk memulai gagasan bersama terkait mempertemukan kerja antara sejumlah Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Pasalnya hari ini sistem kerja dengan model kolaborasi sangat digaungkan. Capaian hasil yang didapat akan lebih efektif dan pembiayaan juga lebih efisien jika lintas OPD dan lintas sektor dapat melakukan kolaborasi kerja.
“Misalnya kita mempertemukan antara dinas pendidikan dengan dinas tenaga kerja untuk membincangkan bagaimana kiranya 16 Balai Latihan Kerja di Jawa Timur,” kata Hikmah Bafaqih, Kamis (15/10/2020).
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat tersebut menjelaskan bahwa sejumlah BLK yang ada bisa difungsikan sebagai tempat praktik kerja industri atau prakerin maupun tempat pemagangan atau pelatihan lanjutan.
Hal itu untuk mengambil sertifikasi bagi sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK terutama yang secara peralatan standar sarana prasarana umum belum memenuhi kualifikasi.
“Sejumlah sekolah itu masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai yang dimiliki BLK,” terang mantan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Timur tersebut.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim tersebut mengingatkan pula terkait jumlah pengangguran terbuka yang terus bertambah dari lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
“Belum lagi pengangguran pasca pandemi ini sudah menyentuh angka 27 ribu lebih, baik yang karena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK secara formal atau yang dirumahkan dengan status yang tidak jelas,” jelasnya.
Karena itu dirinya mengajak bagaimana antara Disnaker yang memiliki informasi bursa kerja ke luar negeri misalnya untuk tenaga kerja keterampilan atau skill melakukan kerja sama dengan dinas lain.
“Hal tersebut untuk memberikan semacam bursa kerja dan informasi-informasi termasuk memberikan pelatihan bahasa,” jelas alumnus pasca sarjana Universitas Islam Malang (Unisma) tersebut.
Selain itu dari dinas koperasi maupun dinas perindustrian dan perdagangan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik dari PT Penjaminan Kredit Daerah atau Jamkrida, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maupun tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR) Bank Jatim.
“Jadi itu termasuk sentuhan awal untuk proses rehabilitasi rekonstruksi ekonomi,” tegasnya.
Hikmah Bafaqih juga menjelaskan bahwa sebenarnya ada banyak ide dari sisi efisiensi dan efektivitas program yang dapat diwujudkan. Namun hal itu membutuhkan kesepahaman visi dari pimpinan DPRD maupun pimpinan komisi untuk bersama mendorong lintas OPD untuk melakukan kolaborasi.
“Karena jika semua bekerja sendiri-sendiri, hasil yang dicapai tidak akan maksimal,” ungkapnya. Hal itu antara lain dicontohkan terkait salah satu dinas yang tidak melakukan kerja bersama, lanjutnya.
Dirinya menjelaskan terkait penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di Jawa Timur. Tidak semua pemerintah kabupaten maupun kota memiliki layanan ini.
“Dan kalau Pemprov Jatim membuka akses layanan, paling bisanya hanya di satu titik dulu,” katanya.
Di Surabaya selama ini Rumah Sakit Bhayangkara lewat PPT ini akan dibuka lagi di Surabaya, padahal yang membutuhkan layanan se-Jawa Timur.
“Oleh karena itu kita meminta dinas sosial yang memiliki banyak Unit Pelaksana Teknis atau UPT yang kira-kira berkelayakan untuk dikembangkan layanannya menjadi layanan perlindungan perempuan dan anak. Lalu menjadi semacam shelter yang bisa memberikan tambahan psikologi atau upaya trauma healing,” ungkapnya.
Di akhir penjelasan, Hikmah Bafaqih berharap di tahun 2021 kolaborasi semacam itu dapat terealisasi.
Editor: Syaifullah
