• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Kamis, 29 September 2022

Parlemen

Komisi E DPRD Jatim Harap Pemerintah Perhatikan Nasib Lansia

Komisi E DPRD Jatim Harap Pemerintah Perhatikan Nasib Lansia
Komisi E DPRD Jatim saat melakukan kunjungan ke UPTPanti Sosial Tresna Werdha, Pasuruan. (Foto: NOJ/ ISt)
Komisi E DPRD Jatim saat melakukan kunjungan ke UPTPanti Sosial Tresna Werdha, Pasuruan. (Foto: NOJ/ ISt)

Surabaya, NU Online Jatim
Komisi E DPRD Jatim menyoroti berkurangnya anggaran pelayanan bagi lanjut usia atau lansia. Sebab itu, DPRD Jatim berharap dan mengingatkan pemerintah agar tetap memberikan perhatian kepada lansia di Jatim.


Seperti diketahui, Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) Panti Sosial Tresna Werdha Pasuruan, Selasa (02/08/2022). Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menuturkan, bahwa jumlah lansia di UPT tersebut ada 165 orang.


“Angka tersebut bertambah sejak UPT yang di Lamongan dijadikan satu,” ujar Hikmah saat dikonfirmasi, Rabu (03/08/2022).


Namun, bertambahnya jumlah lansia tersebut berbanding terbalik dengan anggaran yang mengalami pengurangan. Di Panti Sosial Tresna Werdha Pasuruan misalnya, anggaran berkurang dari yang sebelumnya Rp1,8 miliar kini menjadi Rp522 juta.


“Jumlah ini hanya untuk UPT ini, dan anggaran itu khusus untuk operasional di luar pemakaman. Meski memang pengurangan anggaran itu terjadi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)," kata Hikmah.


Ia menyebutkan, harusnya pengurangan anggaran tidak boleh terjadi pada UPT kelompok rentan seperti Panti Sosial Tresna Werdha. Sebab, kebutuhan mereka harus tetap terpenuhi secara maksimal.


"Misal bisa dicarikan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) terangnya,” tegasnya.


Selain anggaran, dalam kunjungan tersebut juga disinggung soal areal pemakaman. Politikus PKB itu mengungkapkan, beberapa UPT Panti Sosial Tresna Werdha ada yang belum memiliki areal pemakaman hingga kendala izin dari warga setempat.


“Tidak memiliki areal pemakaman ini karena memang prosesnya tidak sederhana. Banyak warga setempat yang menerima lansia ini dikuburkan, sekalipun lahan ini sudah milik Dinas Sosial,” ucapnya.


Untuk itu, pihaknya meminta agar Dinas Sosial Jatim melihat UPT yang ada agar diteliti keberadaan area pemakamannya. Menurutnya, areal makam ini bisa dilakukan kerja sama tukar guling dengan Tanah Kas Desa (TKD) atau cara-cara lainnya.


“Saya harap permasalahan ini jangan sampai menjadi polemik yang berkepanjangan,” pungkasnya.


Parlemen Terbaru