Ponorogo, NU Online Jatim
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo diperkirakan berat. Hal tersebut karena berdasarkan keputusan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo pada Senin (28/11/2022) ditetapkan sebesar Rp2,050 triliun lebih.
Dwi Agus Prayitno, Sekretaris Pansus RAPBD DPRD Ponorogo mengatakan angka yang ada menurun dibanding APBD tahun 2022 yang mencapai Rp2,3 triliun. Namun penurunan APBD tahun 2023 disebabkan adanya pengurangan transfer dari pusat ke daerah yang mencapai Rp106 miliar.
"Kita cukup prihatin melihat postur APBD tahun 2023 turun dibanding APBD tahun 2022," kata Dwi Agus Prayitno usai rapat paripurna kepada wartawan, Senin (28/11/2022).
Untuk itu, hasil rapat pansus merekomendasikan kepada Pemkab Ponorogo agar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut dapat ditempuh dengan menggenjot pemasukan dari sektor pariwisata, parkir dan lain sebagainya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemkab agar setelah disahkan APBD 2023 segera dikerjakan dan tidak terlambat dalam pelaksanaan. Jangan seperti tahun 2022 lalu, Rp58 miliar dana dari DAK tidak terserap tahun ini.
"Pansus merekomendasikan sebanyak 15 poin penting dalam APBD 2023. Salah satunya peningkatan PAD dan segera dikerjakan pasca disahkannya APBD 2023," tegas politikus PKB sekaligus Wakil Ketua DPRD Ponorogo itu.
Terkait rencana perbaikan infrastruktur Pemkab Ponorogo akan mengajukan utang atau pinjaman dari luar senilai Rp100 miliar dinilainya juga tidak jelas. Mau utang dari mana, apakah dari PEN, juga belum jelas.
"Hanya di pansus pihak pemkab menyebutkan akan mengajukan utang Rp100 miliar," ungkapnya.
Mengingat pinjaman yang akan diajukan pemkab belum jelas dari mana, maka pansus merekomendasikan agar dikaji kembali rencana itu.
"Kita khawatir akan membebani APBD berikutnya. Makanya pansus rekomendasikan agar dikaji kembali," tegasnya.
Sementara itu Bupati Sugiri Sancoko saat ditanya soal itu hanya menjawab singkat. Bahwa, jika APBD tahun 2023 turun sedikit dan berjanji akan mengoptimalkan APBD tersebut untuk kesejahteraan rakyat. (Adv)
