Tuban, NU Online Jatim
Anggota DPRD Jawa Timur, Nur Aziz mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Tuban. Hal tersebut diungkapkan Nur Aziz setelah menyerap aspirasi masyarakat saat reses persidangan II Tahun 2022.
Perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi fokus utama perhatian konsituennya saat ini yakni berada di Singgahan hingga Jatirogo yang diperkirakan panjangnya kurang lebih 15 kilometer.
"Beberapa titik yang saya datangi menginginkan adanya perbaikan atau pelebaran jalan provinsi, yakni Singgahan sampai Jatirogo. Yang lain sudah selesai," katanya, Jumat (03/06/2022).
Selain perbaikan dan pelebaran jalan, masalah jembatan Glendeng yang ditutup total ini juga tidak luput dari perhatian wakil rakyat dari daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro ini.
Seperti diketahui, berdasarkan pengamatan dan kajian teknis lapangan dari dinas terkait ditemukan kondisi penurunan pilar jembatan lama dari arah Tuban, sekitar 30 cm. Selain itu, pile cap, yang merupakan salah satu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan pilar pada bagian atasnya, sudah tidak datar atau rata lagi. Sehingga terdapat selisih beda tinggi antara ujung pilar arah Bojonegoro dan ujung pilar arah Tuban sekitar 25 cm, akibatnya terjadi kemiringan jembatan arah Tuban.
“Jembatan yang menghubungkan wilayah Tuban dan Bojonegoro ini menjadi poin penting yang harus dituntaskan oleh Pemprov Jatim,” katanya.
Status kepemilikan aset jembatan tersebut, dikatakan anggota Fraksi PKB ini, masih abu-abu. Sehingga renovasi jembatan dengan panjang 310 meter tersebut tidak segera terealisasi.
“Oleh karena itu kami meminta Pemprov Jatim bersikap tegas terhadap nasib jembatan yang melintang di atas sungai Bengawan Solo ini agar segera bisa dimanfaatkan, sehingga membantu perekonomian masyarakat,” terang dia.
Dia berharap ada penuntasan Jembatan Glendeng Kabupaten Bojonegoro yang ditutup. Supaya Pemprov bisa bersikap dan membantu sepenuhnya, karena butuh keterlibatan provinsi.
“Jika perlu diadakan dana sharing dari provinsi dan kabupaten, karena bangunnya ini kan dihasilkan dari dana sharing," kata anggota Komisi D ini.
Selain itu, berhubungan dengan geliatan ekonomi yang sudah menunjukkan reaksi pemulihan pascapandemi Covid-19 juga disinggungnya.
“Kami juga meminta pemerintah memberikan kemudahan di sektor perbankan kepada pelaku UMKM,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Tuban ini.
Menurutnya, Bank UMKM maupun Bank Jatim harus lebih mudah dalam memberikan fasilitas pendanaan kepada masyarakat.
“Karena masyarakat Tuban begitu antusias kepada BPR, yang dinilainya lebih mudah ketimbang bank yang dikelola pemerintah,” keluhnya.
Alhasil BPR saat ini menjamur di tengah masyarakat Tuban. Seharusnya Bank UMKM maupun Bank Jatim harus melebihi BPR ini, agar mempunyai nilai saing tinggi.
"Dengan menjamurnya BPR ini, artinya pangsa pasarnya tinggi, kenapa tidak diambil alih. pemerintah juga harus mempermudah seperti BPR. Dalam hal ini Bank UMKM dan Bank Bank Jatim karena UMKM sangat butuh sentuhan pemerintah," ujarnya.
Hal lainnya, Nur Aziz menyampaikan kekhawatiran masyarakat terkait pupuk menjelang musim tanam nanti.
"Saat ini stok pupuk memang masih cukup, namun masyarakat berharap jangan sampai terjadi kelangkaan saat musim tanam," pungkasnya.
