Surabaya, NU Online Jatim
Setelah disebut adem ayem terkait anggaran puluhan miliar rupiah pelabuhan Paciran dan beberapa pelabuhan di Jatim yang muncul secara tiba tiba, akhirnya Komisi D DPRD Jatim bersuara keras.
Meski menganggap kejadian ini adalah hal yang wajar, namun komisi yang membidangi pembangunan ini melihat ada pelanggaran etika yang dilakukan Pemprov Jatim.
"Saya melihat itu sebenarnya hal yang wajar. Namun itu tetap saja kami lihat sebagai hal yang tak beretika, " kata Wakil Ketua Komisi D, Eddy Paripurna, Rabu (19/05/2022).
Dikonfirmasi apa yang akan dilakukan dengan kondisi ini, politisi PDIP tersebut dengan tegas mengatakan Komisi D akan memanggil dinas terkait untuk mendapat penjelasan.
"Ya karena kami lihat tak punya etika, ya kami akan panggil Dishub untuk menjelaskan terkait anggaran untuk pelabuhan yang sedang ramai diberitakan. Karena secara etika harusnya dibahas dengan kami di Komisi D, sebab kita ini kan bagian dari pemerintah daerah. Apalagi kami punya 3 hal sebagai tugas kami, hak pengawasan, budgeting dan pembuat aturan," ungkapnya.
Kata pria asal Pasuruan ini bahwa apa yang dilakukan dinas tidak masalah jika memang sangat penting untuk kepentingan masyarakat.
"Cuman ya itu, secara etika politik tidak benar. Harusnya kan dibahas bersama," katanya menyesalkan.
Rencananya Komisi D akan memanggil Dishub untuk mendapat penjelasan lengkap pada hari Jumat (20/05/2022).
"Kami sudah membahas secara internal, kami akan memanggil terutama Dinas Perhubungan pada Jumat besok ke komisi," tegasnya.
Seperti diketahui Dinas Perhubungan Pemprov Jatim dituding tidak transparan terkait adanya proyek pembangunan pelabuhan penyeberangan Paciran. Apalagi, pihak DPRD Jatim tidak mengetahui proyek dengan anggaran tersebut.
Pelabuhan penyeberangan Paciran Lamongan yang ditenderkan senilai Rp 50,1 miliar ini bahkan disebut tidak transparan dan akuntabel. Selain pelabuhannya sudah ada dan beroperasi, tidak ada urgensi pembangunan pelabuhan lagi.
Apalagi saat pembahasan anggaran di akhir 2021 lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim pada tahun anggaran 2022 hanya mengajukan rencana pembangunan Pelabuhan perintis di Kepulauan Masalembu, Sumenep.
