• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Jumat, 7 Oktober 2022

Parlemen

Pansus LKPJ Gubernur 2021 DPRD Jatim Gelar Rapat Dengan OPD

Pansus LKPJ Gubernur 2021 DPRD Jatim Gelar Rapat Dengan OPD
Suasana rapat kerja tahunan Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2021. (Foto: NOJ/A Toriq)
Suasana rapat kerja tahunan Pansus LKPJ Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2021. (Foto: NOJ/A Toriq)

Sidoarjo, NU Online Jatim
Panitia Khusus atau Pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Gubernur Jawa Timur menggelar rapat kerja tahun anggaran 2021. Acara dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim di Fave Hotel, Sidoarjo, Jumat (01/04/2022). 


Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jatim 2021, Mahdi mengatakan, rapat kerja tersebut sebagai pendalaman terhadap anggota pansus. Juga membuat kajian dan catatan sebagai rekomendasi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemprov Jatim ke depan. 


"Kita akan merekomendasikan kinerja ke depan. Rekomendasi kita sebagai acuan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin baik," kata Mahdi sesaat setelah rapat. 


Mahdi menuturkan, acara juga merupakan bentuk sinergi eksekutif dan legislatif. Tentu di dalamnya ada saran dan masukan kepada OPD-OPD lingkup Pemprov Jatim, sebagai bentuk check and balances sistem pemerintahan demokrasi. 


Dalam kesempatan tersebut, lanjutnya, ada beberapa masukan dari anggota pansus kepada kepala OPD. Salah satunya masukan kepada dinas pendidikan. 


"Jadi, terkait pendidikan tadi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depan," katanya. 


Di tempat yang sama, anggota Pansul LKPJ Gubernur Jatim 2021, Khofidah meminta kepada Kadinaspendik Jatim agar ada kejelasan terkait dana hibah untuk SMA/SMK swasta di Jatim. Menurutnya, kejelasan ini penting karena masih banyak SMA/SMK swasta yang belum memadai baik itu sarana dan prasarana, ataupun biaya operasionalnya. 


Anggota komisi D ini menuturkan, peran pendidikan swasta begitu tinggi dalam mencerdaskan generasi muda, khususnya daerah pelosok. Oleh karenanya butuh suport tinggi dari pemerintah, agar disparitas pendidikan swasta dengan pendidikan negeri tidak terlampau jauh. 


"Anggaran hibah Dinas Provinsi Jatim mohon ada keterangan. Karena kondisi fisik jauh sangat berbeda dengan swadayanya swasta itu upaya agar menjadi lembaga pendidikan yang ideal," kata dia. 


Anggota Pansus lainnya, Erjik Bintoro menuturkan, ada pekerjaan rumah penting dalam membenahi dunia pendidikan saat dan setelah pandemi Covid-19, khususnya dalam hal kualitas. 


Erjik mengaku sangat khawatir dengan kualitas akademik lulusan saat Covid-19 ini. Ia mengakui pembelajaran saat dalam jaringan tidak begitu maksimal. Apalagi para siswa meski tidak masuk kelas, mereka malah sering berada di luar rumah. 


"Selama pandemi itu kan tidak tatap muka dan kita akui pembelajaran melalui daring ini kan tidak terlalu maksimal. Tidak hanya itu, anak-anak malah tidak belajar, ada yang main game, ngopi-ngopi, kalau ada PR royokan. Akhirnya output dari lulusan zaman Covid-19 ini intelektualnya tidak seperti tahun-tahun kemarin," ujar Erjik. 


Politisi dari Fraksi PKB ini berharap, Pemprov Jatim melalui Kadispendik menemukan formula dalam menangani potensi lost generation ini. Semisal ada riview pembelajaran saat daring pada pembelajaran tatap muka. 


"Harus ada cara, metodologi untuk mengantisipasi menurunnya kecerdasan para siswa ini. Tidak langsung gas, mungkin ada riview pembelajaran daring dulu. Agar outputnya tidak jauh dari lulusan yang kemarin," tandas dia.


Editor:

Parlemen Terbaru