• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Selasa, 6 Desember 2022

Pemerintahan

Deteksi Dini Stunting, Pemkab Banyuwangi Optimalkan Peran TPK

Deteksi Dini Stunting, Pemkab Banyuwangi Optimalkan Peran TPK
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani saat menyerahkan bantuan pulsa kepada TPK di sela-sela kegiatan. (Foto: NOJ/MRB)
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani saat menyerahkan bantuan pulsa kepada TPK di sela-sela kegiatan. (Foto: NOJ/MRB)

Banyuwangi, NU Online Jatim
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menurunkan stunting dilakukan secara keroyokan. Pencegahan dan penanganannya melibatkan banyak pihak, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pendeteksian sejak dini.

 

“Deteksi dini terhadap resiko stunting terus kita masifkan. Keberadaan TPK diharapkan bisa memperluas cakupan penemuan potensi stunting di masyarakat, sehingga semakin awal ditemukan, akan semakin cepat dilakukan intervensi,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani saat menyerahkan bantuan pulsa kepada TPK di sela-sela kegiatan di Desa Jajag, Kecamatan Gambiran beberapa waktu lalu.

 

Ipuk menjelaskan, Banyuwangi telah memiliki data keluarga teridentifikasi stunting yang lengkap by name by address, berikut faktor risikonya. Data ini sangat dibutuhkan agar program penanganan yang dilakukan tepat sasaran.

 

“TPK bertanggung jawab untuk memastikan setiap keluarga yang teridentifikasi berisiko tinggi stunting bisa mendapatkan intervensi dari pemerintah. Jadi mereka akan melakukan pemantauan secara rutin dan koordinasi dengan dinas terkait,” jelasnya.

 

Banyuwangi sendiri menurutnya memiliki 1.316 TPK yang tersebar di seluruh kecamatan hingga desa dengan total 3.948 kader yang terlibat. Mereka terdiri dari unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader Keluarga Berencana (KB), dan bidan yang bertugas melakukan pendampingan.

 

“Pendampingan akan dilakukan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting. Kalau ditemukan risiko, mereka akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk ditentukan intervensinya yang tepat,” ungkapnya.

 

“Jadi stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas saja. Penyebab stunting tidak hanya soal kesehatan, tapi juga ada faktor pemicu lainnya. Maka semua elemen harus tanggap,” imbuhnya.

 

Sementara Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (PPKB), Henik Setyorini menambahkan, TPK melakukan screening menggunakan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

 

“Misalnya ditemukan calon pengantin kurang sehat atau kurang gizi maka ada program peningkatan gizi hingga berada pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Ini merupakan pencegahan stunting dari hulu,” ucapnya.

 

Dirinya memaparkan, secara berkala tim ini melaporkan hasil pendampingan kepada penyuluh KB setempat. “Data teridentifikasi akan dijadikan acuan pelaksanaan program penurunan stunting pemerintah daerah,” paparnya.

 

Untuk mendukung tugas mereka, pemerintah memberikan bantuan pulsa senilai Rp. 100 ribu per orang per bulan selama satu tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

“Total bantuan untuk tim yang ada di Banyuwangi senilai Rp. 4,73 miliar. Ini sudah kita distribusikan melalui kecamatan,” pungkasnya.


Editor:

Pemerintahan Terbaru