Malang, NU Online Jatim
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang menggelar Seminar Nasional bertajuk ‘Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024: Potensi Sengketa dan Tantangannya’ dengan menghadirkan pembicara Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. H. Anwar Usman, SH., M.H.
Dua pemateri lainnya yaitu Ketua Badan Pengawas dan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang, Alim Mustofa, S.Sos., M.Ap dan Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, Dr. Mustofa Lutfi, S.H., M.H, Jumat (10/03/2023).
Rektor UIN Malang, Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA menginginkan pertemuan ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi sivitas akademika UIN Malang. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Prof. Anwar yang senantiasa menyediakan waktunya menjadi pembicara dalam kuliah nasional ini.
Dirinya menjelaskan, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) ini dicetak untuk menjadi para cendikiawan yang ahli agama, akan tetapi di UIN Malang lulusannya diharapkan tidak hanya menguasai ilmu agama saja, akan tetapi juga menguasai ilmu teknik dan sains,” terangnya.
Menurutnya, UIN Malang saat ini telah mengembangkan keilmuan yang berbasis integrasi. Untuk itu, semua mahasiswa baru UIN Maliki Malang wajib tinggal di ma'had selama satu tahun. Selama di ma'had para mahasiswa dibekali moral spiritual, mulai dari membiasakan diri jamaah, sholat sunnah, dan belajar kitab kuning.
"Selain itu, mahasiswa UIN Malang juga dibekali dengan bilingual yaitu bahasa Arab dan Inggris," jelasnya.
Terlepas dari itu, rektor menilai seminar nasional ini sangat tepat sekali agar mahasiswa bisa memahami pentingnya pemilu serentak. Pemilu itu proses mengantarkan para pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan.
Prof. Dr. H. Anwar Usman, SH., M.H, mengawali paparan materinya menyampaikan, UIN Malang akan menjadi kampus terbesar dan terhebat. Menyoal problematika politik, media sudah banyak muncul persoalan sengketa pemilihan daerah yang terjadi dan ada beberapa putusan hakim yang dinilai kurang proporsional. Akan tetapi, jika sudah diputuskan hakim lainnya tidak boleh mengomentari putusan tersebut, bahkan putusannya sendiri pun tidak diperbolehkan.
"Karena itu kode etik yang harus ditaati oleh semua hakim," ujarnya.
Jika terjadi sengketa antar Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka penyelesaian sengketanya masuk ke ranah MK. Hal ini sesuai amanat undang-undang pasal 24 c ayat 1 dan 2 yaitu MK berwenang untuk menyelesaikan atau memutus pada tingkat pertama atau akhir terkait dengan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum.
"Ketika ada sengketa kewenangan proses pilkada itu penyelesaiannya masuk dalam ranah MK," paparnya.
Kemudian, Anwar menyampaikan bahwa MK memiliki kewenangan untuk membubarkan semua partai politik yang bermasalah, termasuk partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah. "Apapun yang berkaitan dengan persoalan sengketa pemilihan umum uti sudah masuk ranah MK," tegasnya.
