Membangun Peradaban Modern di Era Negara Bangsa

Saat pertama kali menerima kiriman buku dari penerbit Qaf Jakarta, dalam bayangan saya buku berjudul “Membangun Negara Islam Modern di Indonesia” karya Prof Dr KH Abu Yazid ini, akan memberikan secercah harapan untuk mengantarkan Indonesia secara khusus dan umat muslim secara umum ke arah yang lebih baik di masa depan.

 

Setelah saya buka halamannya satu demi satu, benar saja bahwa penulisnya sudah menyiapkan seperangkat argumentasi yang sangat meyakinkan. Dari halaman pertama hingga halaman akhir, penulis menekankan agar kehidupan di dunia harus diarahkan pada semangat keadilan, kesetaraan, persamaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kemanusiaan.

 

Masalahnya, dalam menjalankan misi itu, tentunya dibutuhkan instrumen berupa sebuah pemerintahan. Membangun tatanan kehidupan yang baik dan beradab tanpa dibingkai dengan instrumen penunjangnya, tentu akan sulit menerapkannya dalam konteks kehidupan. Yang perlu saya ajukan pertanyaan di sini, mampukah umat muslim berlaku adil dalam kehidupannya?

 

Satu hal yang perlu dicatat, kebanyakan dalam masalah kepemimpinan, umat muslim selalu dihadapkan pada dilema akut dalam menentukan sistem pemerintahan yang sah secara agama? Jenis pemerintahan yang seperti apakah yang sesuai dengan ideal-moral Islam, yang diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat?

 

Meskipun banyak sekali buku-buku ilmiah yang menghadirkan pembahasan tentang teori ketatanegaraan masih ada yang menginginkan mendirikan negara Islam. Teori tersebut diajukan karena tidak ditemukan keterangan secara eksplisit tentang wajibnya mendirikan negara Islam. Karena itu, al-Asymawi berpendapat Islam diturunkan sebagai sebuah agama, tetapi manusia membelokkannya menjadi politik. Agama bersifat umum, universal dan menyeluruh, sedangkan politik kesukuan dan terbatas dalam ruang dan waktu (al-Asymawi,1992:84).

 

Khilafah Rasyidah vis a vis Khilafah Modern
Untuk menjawab kebingungan umat muslim, Prof Abu Yazid mencoba mencermati signifikansi dari kepemimpinan dan hubungannya dengan negara. Dia memulai mengurai panjang lebar sejarah kepemimpinan. Dia juga mencoba mencari beberapa penjelasan dari sumber primer, baik dalam Al-Qur’an dan hadis. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian cukup panjang, dia berkesimpulan bahwa sangat sulit sekali menemukan penjelasan tentang kewajiban mendirikan institusi atau mendirikan negara Islam.

 

Sebaliknya, kedua sumber primer itu hanya menjelaskan, baik Al-Quran maupun hadis, apapun sistem pemerintahan yang digunakan, harus berpijak pada prinsip-prinsip ideal Islam. Dengan ungkapan lain, negara bangsa (nation state) seperti saat ini perlu dibingkai dengan ruh Islam berupa prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, permusyawaratan, dan lain-lain sesuai maqashid al-syari’ah dalam yurisprudensi Islam (hlm. 139).

 

Kecenderungan mendirikan negara khilafah di Indonesia disebabkan salah satunya karena adanya dorongan masyarakat yang merasa tidak puas atas kinerja pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sebaliknya, mereka lebih yakin dengan sistem khilafah, kerena, selain dianggap sebagai bagian dari sistem ajaran Islam, khilafah dipandang lebih berhasil dan sesuai dalam mengusung semangat Islam tentang keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan.

 

Alasan lain mengapa sistem tersebut tidak cocok untuk konteks saat ini? Sebab, wilayah kekuasaan umat Islam di masa awal (khilafah rasyidah) bersifat transnasional tanpa sekat-sekat wilayah, sementara pada masa sekarang wilayah umat Islam sudah sedemikian luas cakupannya. Banyak umat muslim sudah mendiami hampir seluruh kawasan di belahan dunia. Karena itu, sistem khilafah dengan tujuan pembentukan negara Islam secara transnasional banyak berhadapan dengan perbatasan wilayah nasional masing-masing negara (hlm. 137).

 

Menuju Peradaban Islam Baru
Prof Abu Yazid tidak cukup mengkritisi saja tanpa memberikan sebuah solusi. Sebaliknya, dia juga menghadirkan serangkaian solusi dan argumentatif dalam memulihkan kembali sistem tersebut, tanpa harus mendirikan negara Islam. Solusi tersebut sebetulnya berhubungan dengan masalah peradaban Islam.

 

Menurut Prof Yazid, untuk menciptakan tatanan kehidupan yang baik, yang selaras dengan semangat Al-Qur’an tentang keadilan, kesejahteraan, dan kebersamaan, yang harus dilakukan ialah bukan memperdebatkan bentuk negara yang dari fase ke fase memang mengalami pergeseran, tetapi yang dibutuhkan ialah memperbaiki stabilitasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan.

 

Dalam buku ini ditulis: Politik yang kondusif akan mudah menelurkan perekonomian yang menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, mereka akan mudah mengakses pendidikan demi memperoleh ilmu pengetahuan dan menggapai peradaban. Sebaliknya, pendidikan yang baik akan mendorong lahirnya ekonomi dan politisi yang andal dan berkualitas. Dampaknya, sumberdaya manusia yang baik tersebut akan berkontribusi pada perbaikan ekonomi dan pendidikan. (hlm. 274).

 

Buku ini sangat menarik karena berhasil menyajikan tema penting. Dengan menggunakan kerangka teori atau pisau analisis maqashid al-syari’ah, Prof. Yazid berhasil mengarahkan pemahaman pembaca tentang semangat berbangsa dan bernegara dan pentingnya menebarkan kemashlahatan dan menangkal terjadinya kerusakan, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip utamanya, yaitu mengusung spirit keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan. Selamat membaca.

 

Identitas Buku:

Judul Buku: Membangun Negara Islam Modern di Indonesia
Penulis: Prof Abu Yazid
Penerbit: Qaf Jakarta
Tebal: 308 halaman
Tahun terbit: 2023
ISBN: 978-623-6219-64-5
Peresensi: Ashimuddin Musa, guru di LPI Nurul Jali sekaligus Dewan Pengasuh TPQ Mushola Al-Mabrur Prang Alas, Pakamban Daya, Pragaan, Sumenep, Jawa Timur.