Surabaya, NU Online Jatim
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Masduki meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jawa Bali serius menangani jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa.
"Saya minta keseriusan teman-teman pusat dalam program pembangunan jalan Pansela ini," tegas Masduki, di ruangannya, Rabu (22/09/2021).
Masduki mengatakan, saat ini perkembangan jalan Pansela Jawa ini secara total sudah mencapai 60 persen. Namun berhubung metode pembangunan daerah per daerah atau per persil, akibatnya perkembangan pembangunan berbeda-beda di setiap wilayah, seperti daerah Pacitan yang mencapai 80 persen, Blitar 60 persen dan Malang 50 persen.
Ia pun berharap jalan Pansela Jawa harus sesuai dengan target awal penyelesaiannya. Yakni harus rampung dan bisa beroperasi di tahun 2023.
"Ini jalan untuk pembangunan ekonomi sesuai dengan Perpres Nomor 80 tahun 2019 yang ditargetkan selesai di 2023," ujarnya.
Anggota F-PKB ini mengaku, pengerjaan Pansela Jawa dengan sistem persil sedikit banyak berpengaruh terhadap perkembangan pengerjaan proyek. Apalagi dihambat pembiayaan yang direfokusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga daerah yang dilakukan pengerjaan jalan Pansela Jawa terhambat.
Kondisi tersebut menurutnya akan menambah biaya anggaran. Sebab, demi menjaga kualitas jalan yang sudah dikerjakan dibutuhkan perawatan. Padahal pembangunnya masih belum rampung 100 persen, tapi sudah menelan biaya perawatan yang nilainya cukup mahal.
"Menurut saya, pembangunannya salah desain seharus tidak parsial-parsial. Malang berapa persen, Pacitan berapa persen, sampai Banyuwangi berapa persen. Akhirnya jalan yang kita bangun tidak sampai 100 persen ini siapa yang merawat, tidak dipakai sama masyarakat, karena belum selesai," terangnya.
Melihat dari jalan Pansela yang masih belum bisa dimanfaatkan, akhirnya daerah yang dilalui jalan Pansela Jawa masih belum ramai dikunjungi wisatawan.
Sebab itu, kata Masduk, pemerintah pusat menganggap jalan Pansela masih belum terlalu urgent penyelesaiannya. Sebab minat wisatawan dalam mengunjungi daerah selatan Jawa masih belum signifikan.
"Kita kecewa juga, ketika statement dirjen mengatakan bahwa program ini tidak terlalu signifikan untuk peningkatan ekonomi," tuturnya.
Oleh karenanya pria yang juga Ketua DPC PKB Mojokerto ini membantah, jika minat wisatawan rendah terhadap daerah selatan Jawa. Walaupun hal ini betul, menurutnya tentu karena jalan Pansela Jawa masih belum bisa digunakan, sehingga wisatawan tidak mendapat akses jalan menuju kesana.
"Asumsi Pansela itu tidak begitu signifikan untuk peningkatan perekonomian masyarakat, kita selaku wakil rakyat membantah. Oleh sebab itu, jika Pansela ini selesai saya yakin wisatawan akan berdatangan dan ekonomi masyarakat akan naik," tegasnya.
Lebih lanjut, menurutnya adanya jalan Pansela Jawa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, demi kemajuan dan perkembangan perekonomian khusus masyarakat Jawa Timur bagian selatan.
Peningkatan kondisi jalan Pansela Jawa diharapkan dapat menjadi jalur wisata wilayah pesisir pantai selatan serta memperlancar konektivitas Pulau Jawa bagian selatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan dengan wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa yang potensi ekonominya lebih maju.
"Kalau program ini sudah selesai saya yakin pesisir pantai seperti di Malang yang potensi wisata pantainya tidak diragukan lagi, insyaallah akan ramai dan akan menaikkan ekonomi masyarakat," pungkas politisi dari Daerah Pilihan (Dapil) Mojokerto Jombang ini.
