Jember, NU Online Jatim
Badan Pekerja Konfercab (BPK) XLV Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa IsIam Indonesia (PMII) Kabupaten Jember resmi menetapkan dua nama kandidat calon yang telah lolos verifikasi. Keduanya dipastikan duel memperebutkan kursi ketua PC PMII Jember masa khidmat XLV.
"Setelah melalui proses pendaftaran pada jangka waktu tanggal 18-21 Maret 2024, dan proses verifikasi berkas pada 22 Maret 2024, telah ditetapkan calon sah ketua PC PMII Jember atas nama Ahmad Fathu Fikron Mustofa dan Achmad Faiz," ujar Ketua BPK XLV PC PMII Jember, Mohammad Aziz Mustofa, saat dikonfirmasi NU Online Jatim, Kamis (28/03/2024).
Aziz menjelaskan, tahap berikutnya BPK XLV juga telah mengumumkan nomor urut calon ketua PC PMII Jember. Prosesi pengambilan nomor urut dilaksanakan pada Senin (25/03/2024) di Gedung IKA PMII Jember.
"Telah ditetapkan nomor urut calon ketua PC PMII Jember sebagai berikut, nomor urut 1 Ahmad Fathu Fikron Mustofa dan nomor urut 2 Achmad Faiz," jelasnya.
Pria yang akrab disapa Aziz ini mengajak kepada seluruh kader PMII Jember untuk mendukung dan mensukseskan gelaran Konfercab tahun ini agar berjalan dengan baik dan kondusif.
"Kami mempersilakan bagi lembaga pengusung maupun pendukung untuk meramaikan kontestasi Konfercab semeriah mungkin. Namun perlu diingat jangan sampai menjatuhkan satu sama lain," pintanya.
Berikut ini visi dan misi calon ketua PC PMII Jember masa khidmat XLV:
Nomor urut 1, Ahmad Fathu Fikron Mustofa:
PMII Jember Lokomotif Konsolidator Intelektual
1. Optimalisasi advokasi dan gerakan berbasis pendampingan (lapang) dan riset
2. Internalisasi nilai ideologi Aswaja An-Nahdliyah sebagai pijakan keadilan humanisme
3. Aktualisasi kaderisasi yang bersifat pemberdayaan dan kontinuitas
4. Tata kelola administrasi kelembagaan berbasis data digital sebagai kontrol dan pengembangan.
Nomor urut 2, Achmad Faiz:
PMII Jember sebagai Medium Konsolidator Intelektual-Profesional
1. Reorientasi kaderisasi berbasis profesionalisme
2. Revitalisasi budaya intelektual sebagai ruang strategis pemberdayaan kader
3. Aksentuasi sektor litigasi sebagai sentrum advokasi gerakan
4. Optimalisasi fungsi media massa dan peran stakeholder dalam kawalan kebijakan publik
5. Integrasi Islam Washatiyyah dalam mewujudkan harmoni antar umat beragama.
