Sumenep, NU Online Jatim
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Sumenep melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau penandatangan perjanjian kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Kegiatan yang dimaksudkan guna mempercepat sertifikasi hak milik dan tanah wakaf organisasi tersebut dipusatkan di aula PCNU Sumenep, Rabu (13/10).
Ketua PCNU Sumenep, KH A Pandji Taufiq menyatakan, banyak aset-aset NU yang hingga saat ini belum tersertifikasi atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Baik itu di tingkat PCNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), atau pun Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU).
Oleh karenanya, ia berharap kepada BPN agar mempercepat proses sertifikasinya secara konkrit dan terorganisir. Sehingga nantinya bisa berguna bagi anak cucu atau kader muda NU yang kelak menempati posisi strategis dalam organisasi.
“Syukron katsir (terima kasih banyak) kepada BPN yang sudi membantu kami. Semoga upaya ini menjadi amal jariyah BPN,” harapnya.
Alumni Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep itu pun merasa senang dan bangga atas kehadiran BPN dan PD Muhammadiyah Sumenep di rumah besar warga NU.
“Selamat datang di gubuk kami. Kami tidak menyebut kantor, karena di sini adalah rumah besar warga NU. Saat warga NU dI kepulauan pergi ke daratan, mereka bisa beristirahat di ‘hotel bintang sembilan’ ini,” ujarnya sambil melepas tawa.
Tidak hanya itu, Kiai Pandji berharap langkah yang dilakukan oleh kedua organisasi kemasyarakatan (ormas) besar ini bisa bermanfaat demi tegaknya Islam di Sumenep.
“NU dan Muhammadiyah harus bergandengan tangan guna mengimplementasikan nilai-nilai keislaman. Baik dari segi amaliyah, fikrah, harakah, dan siyasah,” tuturnya.
Sementara Ketua PD Muhammadiyah Sumenep, H Moh Yasin mengutarakan, pihaknya bersama NU akan terus mengawal akhlak warga Sumenep ke jalan yang baik. Selain itu, ia juga berharap agar inventarisir aset tanah Muhammadiyah segera diproses BPN.
“Kami memohon agar BPN segera menindaklanjuti. Segala sesuatu siapkan dan doakan agar membuahkan hasil yang positif dan berguna untuk semuanya,” ucapnya.
Di samping itu, Kepala BPN Sumenep Wahyu Amrullah berjanji untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi tanah. Hal ini dilakukan untuk melegitimasi dan menghindari gesekan konflik di kemudian hari.
“Jika berbicara NU dan Muhammadiyah, tidak bisa diganggu gugat. Karena kedua ormas ini berjasa besar pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nanti kami atur semuanya,” tandasnya.
Acara diparipurnai dengan penandatangan MoU oleh BPN, PCNU, dan PD Muhammadiyah Sumenep yang disaksikan oleh seluruh elemen NU, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumenep.
