Bangkalan, NU Online Jatim
Banyak pihak yang tidak terima atas kebijakan yang dibuat perguruan tinggi yang menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mahalnya UKT dinilai menghambat perkuliahan mahasiswa sehingga mereka memilih untuk tidak melanjutkan kuliah karena minimnya biaya untuk membayar UKT.
Hal tersebut menjadi sorotan Ketua Umum Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bangkalan, Sofiyullah. Ia menilai kenaikan UKT tidaklah wajar dan tidak patut untuk dilakukan. Karena salah satu tujuan dari bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Spesifikasi dari mencerdaskan kehidupan bangsa diperoleh melalui pendidikan.
"Pada dasarnya pendidikan hak kepada semua warga negara. itu amanat pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 ," ujarnya saat ditemui NU Online Jatim di Sekretariat PC PMII Bangkalan pada Rabu (22/05/2024).
Sofi mengatakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 20 persen untuk pendidikan. Menurutnya tidak relevan, jika UKT harus dinaikkan. Hal itu membuat teman-teman mahasiswa termasuk orang tua kesusahan untuk menyekolahkan anaknya sampai di level perguruan tinggi.
"Statemen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang menyebut kuliah sifatnya tersier tidak pas dan tidak layak disampaikan kepada khalayak umum. Karena pendidikan adalah hak bagi setiap anak bangsa," terangnya.
Dirinya mengkritisi Visi Indonesia Emas 2045 yang dianggap tidak sesuai karena pendidikan seolah-olah dikomersialisasikan oleh pemerintah.
"Saya berharap dan menekan bahwa komersialisasi pendidikan harus dihentikan per hari ini. Kenaikan UKT tidak layak untuk dilakukan," paparnya.
Sofi menuntut kepada pemerintah khususnya Kemendikbudristek untuk konsisten menjalankan amanah konstitusi yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu tidak boleh dirubah apalagi di otak-atik. Menurutnya, untuk apa APBN 20 persen kalau hari ini pendidikan masih banyak dikomersialisasikan. Hal itu bisa menyiksa bagi para peserta didik dan mahasiswa untuk mendapatkan haknya belajar sampai ke level perguruan tinggi.
"Semboyan Merdeka Belajar yang dijunjung Kemdikbudristek saya katakan gagal. Karena tidak semua orang hari ini mendapatkan hak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi," imbuhnya.
PC PMII Bangkalan menuntut agar kebijakan kenaikan UKT di seluruh kampus Indonesia dihentikan dan dikembalikan ke semula. Selain itu, alokasi beasiswa meliputi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) harus ditambah dan tepat sasaran. Karena banyak mahasiswa yang secara ekonomi kelas menengah ke atas mendapatkan beasiswa.
"Sebaliknya mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi justru tidak mendapatkan beasiswa karena persoalan data, teknis, dan yang lainnya. Sehingga hal itu mengubur mimpi dari anak-anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan tinggi," pungkas Sofi.
