Mojokerto, NU Online Jatim
Balai Pengelolahan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas dan Provinsi Jatim diminta untuk memperhatikan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang mengakibatkan longsor di beberapa wilayah di kawasan Kabupaten Mojokerto.
Hal ini dikatakan Masduki anggota DPRD Jatim Fraksi PKB yang berangkat dari daerah Pemilihan (Dapil) X Mojokerto-Jombang, saat reses II tahun 2022. Dirinya menampung aspirasi masyarakat di Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Ahad (29/05/2022).
Menurut Masduki persoalan ini menjadi masukan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan adanya longsoran jalan akibat aliran sungai Brantas yang belum ditangani oleh BPDAS Brantas maupun Pemerintah Provinsi Jatim
“Jalan yang ada kawasan Mojokumpul dan Mojopilang jalannya tergerus longsor aliran sungai Marmoyo yang masuk aliran sungai Brantas. Dan ini belum mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi dan BPDAS,” katanya.
Untuk itu dirinya minta kepada Pemerintah Provinsi Jatim agar mendesak kepada BPDAS guna melakukan pembenahan jalan tersebut.
“Sebab akibat kerusakan jalan itu banyak masyarakat yang kuatir lantaran membahayakan masyarakat yang lewat," ujarnya.
Selain itu, kata Masduki, sanitasi aliran sungai Brantas ke pertanian juga harus di perhatian pula oleh pengelola sungai Brantas. Data yang masuk lanjutnya banyak pertanian masyarakat yang rusak akibat aliran sanitasi aliran sungai Brantas yang tidak baik, sehingga berimbas pada pertanian warga.
"Seperti yang terjadi pada pertanian di kawasan Kecamatan Klamagi. Banyak yang rusak akibat buruknya sanitasi irigasi pertanian dari aliran sungai Brantas," jelasnya.
Dirinya meminta agar ini segera diperhatikan dengan serius.
“Saya sebagai anggota dewan perwakilan mereka akan meminta agar ini diperhatikan dan segera direspons. Kasihan masyarakat dan petani," kata pria yang duduk sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim tersebut.
Selain persoalan infrastruktur jalan dan sanitasi aliran sungai Brantas ke lahan pertanian, dalam reses yamg berlangsung ini, Masduki juga meminta agar Pemerintah Provinsi Jatim memberi tambahan qouta untuk honor guru madin serta menganggarkan untuk ustadz di TPQ.
