Sidoarjo, NU Online Jatim
Dorong upaya pemerintah untuk mengentaskan problem di masyarakat dapat berjalan efektif, Ketua DPRD Jatim Kusnadi terus mendorong optimalisasi pendataan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan atau KPM PKH. Khususnya agar mereka bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Hal ini tampak saat Kusnadi melaksanakan Reses II tahun 2022 DPRD Jatim yang berlangsung di Balai Desa Pelelegi Kecamayan Waru Kabupaten Sidoarjo, Jumat (03/06/22).
Menurut Kusnadi masih banyak masyarakat miskin di Sidoarjo khususnya KPM PKH yang belum mendapatkan KIS dan KIP. Padahal beberapa program pengentasan kemiskinan bertujuan agar keturunan mereka bisa mengangkat derajat keluarganya ke depan. Sehingga hak akan pendidikan dan kesehatan seharusnya menyertai mereka.
"Ini kan ironis. Kita angkat mereka dari kemiskinan hanya dengan bantuan tanpa memperhatikan hak pendidikan anak anak mereka dan kesehatan keluarganya. Padahal ini penting," ujarnya.
Kata Kusnadi, ini harus segera dicarikan jalan keluar. Apalagi tadi dalam reses banyak koordinator PKH yang menyampaikan banyak masyarakat KPM-PKH menginginkan agar mereka semua juga mendapatkan KIP dan KIS. Sebab tidak semua KPM PKH memperolehnya.
"Nah, mereka boleh diberi KIP dan KIS. Nanti akan kita carikan jalan keluar untuk mendapatkan KIP dan KIS. Saya juga akan menyampaikan hal ini ke Mbak Puan yang kebetulan juga Ketua DPRRI agar persoalan ini ada jalan keluarnya," terangnya.
Kenapa KIP dan KIS ini penting diberikan kepada KPM-PKH, dijelaskan oleh Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Indonesia akan menghadapi tahun Indonesia Emas 2045.
"Indonesia emas ini apa? Indonesia akan menjadi negara besar di dunia. Dan kemampuan SDM harus sama dengan negara-negara lain. program-program pengentasan kemiskinan salah satunya KPM-PKH, tujuan utamanya adalah melahirkan keluarga yang sehat dan memiliki kemampuan SDM yang mumpuni," pungkasnya.
