Surabaya, NU Online Jatim
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, penanganan urbanisasi di Kota Pahlawan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah kota semata. Tetapi juga harus ada peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk mendorong pembangunan kabupaten/kota sebagai penyanggah melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebab menurut Ketua Fraksi Golkar ini, keinginan warga di luar daerah untuk mengadu nasib atau menjadi penduduk Surabaya sangatlah tinggi. "Itu sama halnya dengan masyarakat Indonesia yang juga ingin mengadu peruntungan di Ibu Kota Jakarta," katanya saat dikonfirmasi, Jum’at (28/07/2023).
Ia meyakini bila Pemprov Jatim membangun kota/kabupaten penyanggah terdekat. Arus gerak urbanisasi tidak lagi terdesentralisasi di Surabaya. Memang dengan kekuatan APBD yang besar, warga Surabaya mendapatkan bantuan sosial dan fasilitas banyak.
“Maraknya urbanisasi bikin peluang cari pekerjaan susah,” terangnya.
Sehingga perlu membangun pusat-pusat ekonomi baru di kabupaten/kota di Jatim. Dengan demikian, ia optimis mengurangi urbanisasi utamanya pindah kependudukan menjadi warga Surabaya.
"Harusnya Pemprov Jatim turut ikut andil," ungkap Alumni Universitas Bhayangkara ini.
Eks aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) ini menjelaskan, komunikasi Walikota Eri Cahyadi dengan kabupaten/kota penyanggah relatif bagus. Sehingga bisa menyampaikan kepada Bupati Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Tuban untuk berbagai beban.
"Kemudian berkoordinasi agar industrialisasi investasi dibuka sebanyak-banyaknya tidak hanya di Surabaya," tuturnya.
Di samping itu Fathoni berharap, ketua RT/RW melakukan pemantauan secara seksama, bagi warga pendatang maupun yang tak lagi menjadi warga Surabaya. Sebab, ujung tombak pelayanan warga dan arus pindah-datang bersentuhan langsung dengan RT/RW. Sehingga data kependudukan pemerintah kota juga bersifat kekinian.
"Hal ini juga meminimalisir potensi tindak pidana kejahatan," pungkasnya.
