Pemerintah Diminta Tangani Virus PMK dengan Massif dan Terstruktur

Surabaya, NU Online Jatim

Menyebarnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan berkuku ganda seperti sapi, kambing dan babi menjadi atensi bagi DPRD Jawa Timur, khususnya di Komisi B. Wakil Ketua Komisi B, Habib Mahdi menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera melakukan penangan dan sekaligus pencegahan terhadap wabah PMK Sapi. 

 

Ia katakan, saat ini segala upaya harus dilakukan terstruktur demi menyelamatkan pelaku peternah hewan, khususnya sapi dan kambing bahkan hingga ke pelosok desa. Pasalnya, di Jawa Timur terdapat jutaan masyarakat yang ekonominya bergantung pada hasil ternak hewan sapi dan kambing. 

 

“Masyarakat di bawah masih banyak yang tidak tahu bagaimana caranya mencegah dan menangani hewan ternaknya yang terkena PMK ini,” kata politisi yang akrab disapa Kang Mahdi ini, Selasa (10/05/2022). 

 

Berdasarkan laporan dari masyarakat di desa yang merupakan sentra peternak sapi, mereka mengaku kesulitan untuk melakukan penanganan secara sendiri. Apalagi banyak masyarakat yang menjadikan hewan sapi baik ternak maupun sapi potong sebagai mata pencaharian utama keluarga. 

 

“Saya minta pemerintah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) cara penanganan dan pencegahan PMK dan secepatnya melakukan sosialisasi ke bawah (desa-desa),” terang politisi daerah pemilihan Probolinggo-Pasuruan ini. 

 

Mahdi menuturkan, wabah PMK ini sementara masih fokus pada empat kabupaten yang menjadi epicentrum di Jawa Timur. Seperti, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Lamongan dan sudah dilakukan lockdown zona wabah. Namun menurutnya tidak cukup sampai disitu. Pencegahan di luar 4 daerah tersebut harus tetap perlu dipikirkan. Sebagai antisipasi melebarnya virus PMK ke daerah lain. 

 

“Kalau sampai kasus PMK ini meluas ke daerah-daerah dengan populasi ternak yang cukup besar, tentu dampak negatif terhadap ekonomi Jawa Timur,” tutur Kang Mahdi. 

 

Ia menuturkan karena Jawa Timur memiliki populasi penduduk yang padat, maka sebaiknya pemerintah melakukan antisipasi lalu lintas perdagangan sapi, terutama di perbatasan menuju Bali dan Jawa Tengah selama minimal seminggu ke depan. 

 

Jika pemerintah berhasil mencegah perluasan PMK di Jawa Timur maka wabah ini hanya akan jadi kasus lokal dan tidak akan membuat masalah kenaikan harga sapi maupun hewan ternak lainnya. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah pendataan seluruh hewan yang sudah terjangkit PMK maupun yang belum. Agar dapat dilakukan isolasi hewan secara tepat di daerah masing-masing. 

 

“Semoga pemerintah segera melakukan cara-cara yang tepat, untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang peternak Jawa Timur,” pungkas politisi PPP yang digadang maju Bupati Probolinggo ini.