Surabaya, NU Online Jatim
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2024. APBD senilai Rp10,9 triliun tersebut ditetapkan bersamaan dengan Hari Pahlawan 10 November.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, dengan penetapan APBD Surabaya yang lebih dini ini, maka aparatur pemerintah kota bisa menyiapkan lebih matang program dan kegiatan Surabaya untuk tahun depan.
"Diharapkan pada 2 Januari 2024, APBD bisa berjalan dengan efektif," katanya, Sabtu (11/11/2023) kepada awak media.
Ia menyebutkan, program-program pembangunan Kota Surabaya disusun melalui masukan, saran dan gagasan dari berbagai representasi masyarakat di kampung-kampung, yang dihimpun melalui musyawarah pembangunan.
Dirinya menambahkan, saran dan gagasan warga juga dihimpun melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan 50 anggota DPRD, maupun melalui pertemuan-pertemuan informal bersama warga di berbagai kampung dan pemukiman.
"Pembangunan menyentuh di semua wilayah Surabaya, menyentuh di semua lapisan masyarakat, melibatkan semua kampung dan pemukiman, serta mencakup sekian banyak urusan pemerintahan," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia mengatakan pengesahan APBD 2024 ini diketok dalam rapat paripurna tepat pada Hari Pahlawan 10 November 2023.
"Saya merasa tahun 2021-2024 adalah masa-masa emas Surabaya, karena kerja sama antara Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya sangat luar biasa. Saya tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan bersama dengan teman-teman DPRD Surabaya," ucapnya.
Eri menjelaskan, dalam APBD 2024 itu Pemkot Surabaya memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pihaknya juga memastikan pemkot akan meneruskan sampai selesai, baik pembangunan jalan di Wiyung, Banyuurip, dan juga pembangunan underpass Dolog. "Kita juga prioritaskan penyelesaian rumah sakit di Surabaya," ungkap Eri.
Dirinya pun menargetkan pada 2024 angka kemiskinan bisa turun menjadi di bawah 2 persen. Sebab, pada 2022-2023, terhitung Maret sampai Maret, angka kemiskinan sudah menurun hingga 4,6 persen.
"Nah, kita mulai melakukan penyelesaian kemiskinan dengan padat karya itu di bulan Juni sampai hari ini. Makanya, target kita 2024 nanti adalah di bawah 2 persen dan akan tercapai Maret tahun depan," terangnya.
Adapun sektor pendidikan dan kesehatan menjadi urutan teratas dalam alokasi anggaran pembangunan tahun depan. Rinciannya, yakni masing-masing di level 21 persen dari APBD 2024, disusul sektor pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana lain.
“Seperti pavingisasi, perbaikan saluran air yang menekan ancaman banjir, lampu penerangan umum, perbaikan berbagai balai RW untuk mendekatkan layanan pada masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
