Blitar, NU Online Jatim
Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PMII Blitar Raya membahas 'Peran Perempuan dalam Mengadvokasi Kebijakan Pro Gender Perspektif Islam, Politik, dan Pendidikan' dalam Simposium Pergerakan di De Koloniale Resto and Coffee, Kota Blitar, Senin (03/10/2022).
Kegiatan yang dilakukan dalam menyambut pelaksanaan Sekolah Kader Kopri (SKK) PMII Blitar Raya tersebut dihadiri oleh puluhan kader PMII serta peserta SKK dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
Pemateri simposium, Kiai Rohmat Khudlori menuturkan, dalam sudut pandang Islam, Nabi Muhammad sudah mengajarkan gender sejak zaman dahulu. Jauh sebelum gender ramai dibahas seperti saat ini.
"Jadi dulu Rasulullah sudah mengajarkan masalah gender. Rasulullah membawa perubahan pada kedudukan perempuan saat zaman jahiliah di Arab," tuturnya.
Pengasuh Pesantren Tarbiyatus Sholihin Kuningan, Kabupaten Blitar ini menjelaskan, dulu sebelum zaman Rasulullah, perempuan sering dipandang sebelah mata. Kemudian saat Rasulullah hadir perempuan punya kedudukan yang luhur.
"Rasulullah mengubah pandangan orang Arab yang memandang perempuan rendah menjadi punya posisi yang tinggi. Islam tidak membeda-bedakan status laki-laki dan perempuan. Yang membedakan adalah soal takwanya," jelas mantan Ketua IKA PMII Blitar pertama ini.
Karenanya, ujar mantan Anggota DPRD Kabupaten Blitar 1999-2009 ini, istilah yang tepat bukan persamaan gender, akan tetapi adalah keadilan gender. Dengan begitu, bisa diposisikan genetika sesuai dengan instrumennya.
Sementara itu, pemateri yang lain, Erma Susanti mengatakan, keadilan gender merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Sebab, keadilan gender menyangkut banyak hal.
"Maka untuk melihat keadilan gender bisa dilihat dari partisipasi perempuan dalam hal politik, ataupun penghasilan mereka dalam partisipasi kerja dalam dunia pekerjaan," jelas Anggota DPRD Jatim ini.
Menurut Ketua Kaukus Perempuan Politik Jawa Timur ini, saat keadilan gender bisa dilakukan bisa berdampak positif terhadap hilangnya situasi kesenjangan yang terjadi yang berpengaruh pada kehidupan perempuan.
"Sehingga kualitas hidup yang buruk pada perempuan, kekerasan terhadap perempuan, maupun minimnya akses yang didapat perempuan bisa hilang," tandasnya.
Sementara pemateri terakhir, Mutrofin menyampaikan, dalam indikator pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan perempuan perlu mendapatkan sejumlah aspek.
"Pada aspek pendidikan, perempuan harus memperoleh akses dalam pendidikan. misalnya dalam hal informasi dan beasiswa yang didapatkan oleh perempuan," katanya.
Kemudian, kata Akademisi UIN Satu Tulungagung ini, aspek kedua adalah aspek kontrol. Dalam aspek ini perempuan harus punya kiprah dalam mengontrol masalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
"Terus juga ada aspek partisipasi. Perempuan harus berpartisipasi dalam memajukan pendidikan di Indonesia agar semakin maju," jelas mantan aktivis PMII ini.
"Terakhir, dari partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan, perempuan juga harus mengedepankan aspek kemanfaatan kepada masyarakat," pungkasnya.
Penulis: Muhammad Thoha Ma'ruf
