Tuban, NU Online Jatim
Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Kamis (20/01/2022). Aksi ini dilakukan setelah para aktivis mahasiswa ini melihat kondisi Kabupaten Tuban yang masih bertahan di peringkat lima sebagai kategori miskin se-Jawa Timur.
Pada aksi demontrasi tersebut diikuti puluhan kader PMII se-Kabupaten Tuban di setiap jenjang, baik pengurus cabang sendiri maupun pengurus rayon dan komisariat. Sejumlah perwakilan mereka melakukan orasi di depan Pemkab Tuban secara bergantian.
Khoirukum Mimmu’aini, Ketua PC PMII Tuban menilai angka kemiskinan di daerahnya cukup tinggi, sebab katanya masih bertahan di angka lima. Padahal seharusnya pemerintah harus tanggap dan lebih jeli terhadap kasus kemiskinan tersebut.
“Data yang kita dapatkan dari Kepala BPS secara langsung bahwa untuk Tuban itu masih menduduki angka kemiskinan dari bawah nomor lima dengan anggaran pemerintah kabupaten yang sebesar 2 triliun lebih,” katanya.
Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tuban seharusnya bisa mengalokasikan dana tersebut untuk menurunkan angka kemiskinan. Sehingga tingkat kemiskinan menjadi rendah.
"Seharusnya dana dialokasikan ke penanganan isu kemiskinan, dalam artian apa, dalam artian Pemerintah Kabupaten Tuban harus bisa tanggap untuk menangani angka kemiskinan yang ada di Tuban,” katanya.
Aini yang juga mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban itu melanjutkan, sejak dulu angka kemiskinan di Tuban tinggi. Sehingga seharusnya pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menangani persoalan tersebut, bukan malam melakukan hal lainnya seperti melakukan perbaikan infrastruktur, yang padahal infrastruktur tersebut tidak perlu dilakukan pembenahan.
“Kira-kira yang menjadi polemik ataupun yang menjadi problem yang ada di masyarakat itu apa, bukan malah fokus pada pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky tidak terlihat menemui para aktivis PMII. Hanya Eko Julianto, Kepala Dinas Sosial dan P3A Tuban yang menemui para pembawa aspirasi itu.
Eko Julianto berdalih, angka kemiskinan tersebut masih terhitung sejak bulan maret tahun 2021, di mana bulan tersebut masih dilanda pandemi.
“Angka kemiskinan dihitung pada periodesasi Maret 2021 dan kita ketahui Kabupaten Tuban masih dilanda pandemi. Pembatasan sana-sini dan ekonomi masih tidak jalan memicu naiknya angka kemiskinan,” katanya.
Dia mengaku, naiknya angka kemiskinan tersebut tidak hanya dialami oleh Kabupaten Tuban, melainkan beberapa daerah lainnya juga sama, seperti halnya Kabupaten Bojonegoro.
“Cara kami yaitu memvalidkan data penerima bansos di tahun 2022. Validasi tersebut telah dilakukan Pemkab mulai Oktober-November, hasilnya ada temuan penerima yang tidak layak dan ada pula yang berhak menerima tapi belum masuk data,” tambahnya.
