Surabaya, NU Online Jatim
Kepastian perhatian dan dukungan bagi keberadaan ribuan pondok pesantren di Jawa Timur akan terang benderang. Karena segera lahir peraturan baru daerah yang berpihak kepada pesantren.
Setelah kurang lebih satu tahun melalui penggodokan di gedung DPRD Jawa Timur, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren akhirnya akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut sesuai agenda sidang paripurna pada Senin (06/06/2022) besok.
Ketua Fraksi PKB Jawa Timur, Fauzan Fuadi mengatakan, pesantren di Jawa Timur akan mendapat angin segar dengan hadirnya peraturan tersebut. Ia katakan, perjuangan 25 anggota Fraksi PKB mengusulkan Raperda tentang pengembangan pesantren akan segera berbuah manis.
"Perda ini bermula dari prakarsa 25 anggota F-PKB DPRD Jatim yang menggunakan hak inisiatifnya untuk mengusulkan Raperda tentang pengembangan pesantren. Pertimbangannya, ada amanat dari UU No. 18/2019 tentang pesantren terutama pasal 11, 12, 32, 42, 62 dan 48 agar daerah menyusun Perda tentang pesantren," kata Fauzan, Ahad (05/06/2022).
Politisi daerah pemilihan Bojonegoro dan Tuban ini menjabarkan, Fraksi PKB menilai sudah sepatutnya pemerintah daerah menyusun sebuah perda. Perda inilah yang menjadi instrumen regulasi bagi pemerintah. Terutama dalam memfasilitasi pesantren untuk memainkan peran sesuai potensi yang dimiliki.
"Analoginya, mengembangkan pesantren sama halnya mendorong pemerintah menghidupkan mesin baru bagi akselerasi pembangunan daerah. Sebab, pada kenyataannya, pesantren banyak memainkan peran dalam pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Dijelaskan banyak yang tekah dilakukan pesantren seperti pemberdayaan ekonomi, pembangunan kesehatan warga, perlindungan perempuan dan anak, pelestarian lingkungan, maupun pengurangan potensi bencana alam.
Oleh karena itu, setelah disahkannya perda pengembangan pesantren, Fraksi PKB mendorong Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sesegera mungkin menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait perda tersebut.
"Pemegang kebijakan harus sat-set, wat-wet segera menerbitkan pergub. Jika sudah terbit, maka akan lengkap legislasi yang ada. Apalagi Gubernur Khofifah bagian dari pesantren," tegas Bendahara DPW PKB Jatim ini.
