• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Sabtu, 10 Desember 2022

Parlemen

Seluruh Fraksi DPRD Ponorogo Setuju Pembentukan Pansus Raperda Air Minum

Seluruh Fraksi DPRD Ponorogo Setuju Pembentukan Pansus Raperda Air Minum
Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat membentuk Pansus Raperda Air Minum. (Foto: NOJ/Arisel WA)
Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Ponorogo sepakat membentuk Pansus Raperda Air Minum. (Foto: NOJ/Arisel WA)

Ponorogo, NU Online Jatim
Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Akan tetapi keberadaan aturan ini rupanya masih belum mencakup beberapa hal yang telah diatur dalam PP Nomor 54 tahun 2017.


Beberapa hal dimaksud antara lain kaitannya dengan dana cadangan serta pembagian laba. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, Selasa (31/08/2022).


"Karena belum memenuhi tentang PP nomor 54 tahun 2017 ke Perda itu yang di dalamnya berkaitan dengan dana cadangan, pembagian laba yang menurut ketentuan di PP sudah jelas diatur,” katanya. 


Dikemukakan bahwa imbas dari adanya masalah tersebut eksekutif mengusulkan untuk perubahan peraturan dimaksud yang berangkat dari evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.


Berkaitan dengan usulan eksekutif tersebut, maka pada Senin (15/08/2022) telah digelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum lintas fraksi. Ujungnya, pada Selasa (31/08/2022) kembali digelar rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif.


Dwi Agus Prayitno melanjutkan karena dirasa jawaban-jawaban tersebut kurang mencakup, mayoritas fraksi setuju untuk dibentuk panitia khusus atau pansus. 


"Akhirnya perlu ada pansus di mana nanti ada beberapa hal yang mesti disinkronkan," pungkasnya.


Sekadar diketahui bahwa ada dua hal yang menjadi tugas dalam pansus tersebut. Yakni berkaitan dengan aturan penyebutan nama perusahaan daerah serta dana cadangan. (Adv)


Editor:

Parlemen Terbaru