Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Keislaman Tokoh Khutbah Opini Nusiana Rehat Jujugan Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Imsakiyah

Cara Allah Menjaga NKRI dari Film Propaganda HTI

Cara Allah Menjaga NKRI dari Film Propaganda HTI
Demo warga meminta agar HTI dibubarkan. (Foto: NOJ/RK)
Demo warga meminta agar HTI dibubarkan. (Foto: NOJ/RK)

Oleh: Zen Muhammad

 

Film ‘Tilik’ garapan Ravacana telah ditonton lebih dari 16 juta orang sejak kemunculan perdananya di YouTube 17 Agustus, pekan lalu. Film yang melambungkan nama "Bu Tejo" ini muncul tanpa diduga. Tidak ada poster publikasi yang menghiasi laman media sosial. Tak ada siasat berarti dari produser menarik orang menonton. Ia viral secara alami. Dinikmati orang dengan beragam kultur, agama, dan bahasa.

 

Berbeda dengan film Jejak Khilafah di Nusantara (JKdN) garapan kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain menyebar poster digital di seluruh akun simpatisannya, narasi-narasi propaganda khas HTI juga menjadi trik mereka menggaet penonton. Lebih dari itu, dan ini yang paling memalukan, mereka mengelabuhi Peter Carry, sejarawan yang lebih 40 tahun meneliti Perang Jawa.

 

Dikutip dari Tirto.id, guru besar emeritus Trinity College, Oxford, Inggris ini berang. Ia merasa panitia peluncuran JKdN tidak pernah meminta izin kepada dirinya. "Itu tidak bisa diterima. Itu murni pencatutan nama untuk penerbitan salah satu film yang belum diputarkan kepada saya, belum diberitahu kepada saya lebih dulu," kata Peter, Selasa (4/8/2020).

 

Ia mengaku memang pernah diwawancarai sekitar enam bulan lalu, sebelum pandemi meluas di Indonesia. Ketika itu ia diminta untuk memberikan pandangan tentang Pangeran Diponegoro sebagai seorang Muslim saat memimpin perang. Cuplikan wawancara pembuat film dan Peter itu muncul di dalam film (menit ke-59). "Biasanya jika ingin membuat dan meluncurkan suatu film, saya akan diberi lima menit trailer atau sinopsis terlebih dahulu. Ini tidak sama sekali," katanya.

 

Peter mengaku kecewa kepada si pembuat film JKdN. Ia merasa kepakarannya di dalam studi Diponegoro dimanfaatkan oleh si pembuat film untuk melegitimasi pandangannya tentang khilafah di Indonesia--kendati terkesan dipaksakan. "Pencatutan nama dan ucapan saya untuk menguatkan suatu argumen yang sebenarnya tidak dilandasi oleh landasan yang kuat, salah satunya kearsipan," ujar Peter dilansir dari Tirto.id.

 

Peter dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada dokumen sejarah yang menyebutkan hubungan Turki Usmani dengan kerajaan Islam di Nusantara. "Tidak ada bukti pada dokumen-dokumen di Arsip Turki Utsmani yang menunjukkan bahwa ‘negara’ Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak (1475-1558), utamanya raja pertamanya, Raden Patah (bertakhta, 1475-1518), memiliki kontak dengan Turki Utsmani,” kata Peter Carey.

 

Menurut Peter, kesultanan yang ada di Pulau Jawa tidak dianggap sebagai vassal atau naungan Turki Utsmani, termasuk juga bukan wakil sultan-sultan Utsmani di Jawa. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan Turki Utsmani dengan Kesultanan Yogyakarta. “Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Turki Utsmani dan Kesultanan Yogyakarta (didirikan 1749) dalam hal hierarki sebagaimana dimaksud,” jelas Carey. "Film ini (JKDN) bukan film sejarah, tetapi ini film propaganda," kata Peter saat diskusi daring dengan jurnalis detik.com.

 

Merespons kekecewaan Peter, mantan juru bicara HTI, Ismail Yusanto, mengatakan panitia memang tidak melakukan konfirmasi terlebih dulu. Oleh karena itu pihaknya akan segera menemui Peter, dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan.

 

Selain Peter Carey, guru besar sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Azyumardi Azra juga mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dimunculkan film JKdN. Ia menjelaskan dengan tegas tidak ada jejak khilafah seperti yang dinarasikan oleh kelompok pendukung Khilafah Islamiyah ala Taqiyyuddin An-Nabhani, yakni Hizbut Tahrir.

 

“Ada film Jejak Khilafah di Indonesia. Apa betul ada? Saya bilang, ya nggak ada,” tegas Azyumardi dalam webinar bertemakan “Relasi Agama dan Negara : Fiqih Siyasah dan Siasat Politik,” pada Jumat (21/8/2020). Menurutnya, film JKdN garapan HTI tersebut adalah upaya pembuatan sejarah yang dipaksakan.

 

“Kalau ilmu sejarah itu kita tidak boleh membikin-bikin fakta. Fakta yang gak ada dibikin sendiri, misalnya ada khilafah bagian dari Indonesia, bagian dari kerajaan Demak, bagian dari kerajaan Mataram, kerajaan Aceh itu bagian dari khilafah utsmani atau khilafah Abasiyah. Nggak betul itu,” ujarnya.

 

Rektor UIN Syarif Hidayatullah periode 1998-2006 itu menilai jejak khilafah di Nusantara karya HTI adalah upaya memanipulasi sejarah yang dibuat seromantis mungkin untuk mengelabuhi masyarakat Muslim yang tidak paham sejarah. “Mana ada jejak khilafah dengan Indonesia. Abasiyah itu bukan khilafah itu dinasti. Umayah juga dinasti, Otoman juga dinasti. Ini terjadi manipulasi fakta dan diromantikkan saja,” jelasnya.

 

Film JKdN mulai diputar sejak 4 Agustus 2020. Dalam kurun waktu tiga pekan, film ini tak banyak dilirik penonton. Masih kalah jauh sama kesuksesan kisah ibu-ibu di desa Bantul saat naik truk menjenguk ibu lurah. Hanya saja, ini khas propaganda HTI- mereka kembali menyebar poster seolah terdhalimi. Mereka mengatakan film ini akan segera dihapus oleh pihak YouTube. Padahal sampai sekarang film ini tetap tayang di YouTube, bahkan diunggah oleh puluhan akun dengan judul-judul bombastis.

 

Menanggapi keberhasilan film "Tilik" Bu lurah dengan film JKdN yang menyajikan banyak kebohongan sejarah, Rais Syuriyah PCINU Australia-New Zeland, Prof Nadirsyah Hosen menanggapi dengan santai. "Memang unik yah. Film Tilik ditonton 15 juta orang dalam seminggu dan jadi perbincangan publik dengan asyik. Film jejak khilafah kalah viral, bahkan dikritik dengan keras oleh para sejarawan. Cara Tuhan menjaga NKRI itu memang unik," twit Gus Nadir dengan imoj pandangan cinta.

 

Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Iklan promosi NU Online Jatim