• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Rabu, 8 Februari 2023

Parlemen

DPRD Berikan Kritik atas RAPBD 2023 Pemkab Ponorogo

DPRD Berikan Kritik atas RAPBD 2023 Pemkab Ponorogo
Sidang Paripurna DPRD menyikapi RAPBD tahun 2023 yang diajukan Pemerintah Kabuoaten Ponorogo. (Foto: NOJ/Zen M)
Sidang Paripurna DPRD menyikapi RAPBD tahun 2023 yang diajukan Pemerintah Kabuoaten Ponorogo. (Foto: NOJ/Zen M)

Ponorogo, NU Online Jatim
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD tahun 2023 yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. 


Hal itu diketahui saat penyampaian pandangan umum fraksi kepada Wakil Bupati (Wabup) Ponorogo, Lisdyarita saat sidang paripurna, Jumat (28/10/2022). 


Pada jalannya sidang, 8 fraksi dewan mendesak Pemkab Ponorgo untuk konsisten dalam penyerapan anggaran mulai tahun depan. Karena selama tahun 2021 hingga 2022, serapan anggaran APBD yang dilakukan eksekutif sangat minim. Hal ini diklaim berimbas pada sisa lebih perencanaan anggaran (Silpa) APBD. 


Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto mengatakan umumnya fraksi di DPRD mendesak eksekutif untuk konsisten dalam menyerap anggaran yang sudah disetujui bersama. Hal ini agar Silpa ditahun 2021 tidak terulang, terlebih tahun ini penyerapan anggaran juga belum maksimal.


"DPRD juga tidak pernah menghambat soal regulasi, ketika sudah disetujui, tinggal pemkab yang mengeksekusi," katanya. 


Tak hanya eksistensi serapan anggaran, Sunarto juga mengungkap kalangan legislatif juga mendesak Pemkab untuk mulai menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).


"Mengingat di tahun depan Dana Alokasi Umum atau DAU akan berkurang Rp350 miliar, akibat dialihkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) oleh pemerintah pusat," jelasnya. 


Ia menambahkan PAD secara faktanya di 2022 sudah di Rp305 miliar. Sekarang ini sudah mulai normal, usaha juga sudah mulai dibuka, tapi capaianya belum maksimal. 


"Ada beberapa pos PAD yang tidak masuk angka mestinya minimal bisa setor Rp 1 miliar, sekarang baru setor Rp200 juta," tandasnya.


Diketahui sebelumnya, dalam penyampaian nota keuanganya terhadap R-APBD 2023 Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, menyampaikan R-APBD 2023 terproyeksi sebesar Rp2,3 triliun. Sedangkan  pos PAD terproyeksi Rp310 miliar, dan pendapatan transfer Rp2,2 triliun. Sementara pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar Rp3 miliar.


Sedangkan pada pos belanja daerah, terjadi selisih yang jauh dari pos pendapat daerah yang diperoleh Ponorogo tahun depan. Di mana belanja daerah tahun depan terproyeksi Rp2,5 triliun diklaim turun 0,48 persen atau Rp12,1 miliar dari APBD induk 2022 sebesar Rp2,5 triliun. 


Sebagai Informasi, sebelumnya dalam penyampaian nota keuangan terhadap R-APBD 2023 Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyampaikan R-APBD 2023 terproyeksi sebesar Rp2,3 triliun. Sedangkan dengan pos PAD terproyeksi Rp310 miliar, dan pendapatan transfer Rp2,2 triliun. Sementara pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar Rp3 miliar.


Kemudian pada pos belanja daerah, terjadi selisih yang jauh dari pos pendapat daerah yang diperoleh Ponorogo tahun depan. Di mana belanja daerah tahun depan terproyeksi Rp2,5 triliun diklaim turun 0,48 persen atau Rp12,1 miliar dari APBD induk 2022 sebesar Rp2,5 triliun. 


"Terdiri dari belanja oprasional Rp1 triliun, belanja modal Rp485 miliar, belanja tak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp470 miliar," ujarnya beberapa waktu berselang. (Adv)


Editor:

Parlemen Terbaru