• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Senin, 15 Agustus 2022

Parlemen

Jembatan Glendeng Tak Kunjung Kelar, F-PKB: Waktunya Pemprov Ambil Alih

Jembatan Glendeng Tak Kunjung Kelar, F-PKB: Waktunya Pemprov Ambil Alih
Jembatan Glendeng. (Foto: NOJ/bj)
Jembatan Glendeng. (Foto: NOJ/bj)

Surabaya, NU Online Jatim
Ketua F-PKB DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum agar segera menyelesaikan permasalahan Jembatan Glendeng yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro-Tuban. 

 

"Kami mendorong Pemprov Jatim bergerak cepat mengambil alih dan memperbaiki Jembatan Glendeng Tuban ini agar segera dapat beroperasi kembali," kata Fauzan, Rabu (15/06/2022).

 

Seperti yang diketahui, jembatan yang melintang di atas sungai Bengawan Solo tersebut ditutup total pada 21 Mei 2022. Hal itu disebabkan oleh menurunnya kontruksi bangunan sektar 30 cm dan dinilai membahayakan jika terjadi aktivitas di atasnya. Selain itu, pile cap yang merupakan salah satu cara untuk mengikat pondasi sebelum didirikan pilar pada bagian atasnya sudah tidak datar atau rata lagi. Sehingga terdapat selisih beda tinggi antara ujung pilar arah Bojonegoro dan ujung pilar arah Tuban sekitar 25 cm, akibatnya terjadi kemiringan jembatan arah Tuban.

 

Bendahara DPW PKB Jatim ini mengungkapkan, permasalahan kepemilikan jembatan tersebut seharusnya tidak lantas menjadi batu rintangan dalam memperbaiki jembatan dengan panjang 310 meter ini.

 

Ia beranggapan, selayaknya Pemprov Jatim yang memang mengambil alih penanganan jembatan yang dibangun pada tahun 1990-an ini. Sebab jembatan tersebut menghubungkan dua kabupaten dan paling pas memang menjadi tanggung jawab pemprov. Di sisi lain, asas kemanfaatan beroperasinya jembatan juga begitu tinggi, kondisi tersebut yang ia nilai harus didahulukan. 

 

"Jangan saling lempar tanggung jawab. Jika urusan administrasi kepemilikan tetap menjadi kendala, maka yang dikorbankan adalah masyarakat. Apalagi Jembatan Glendeng merupakan jalur vital yang mendukung aktivitas masyarakat dua kabupaten. Ketika jembatan itu rusak, pasti berpengaruh di semua aspek, baik pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat," ujarnya.


Parlemen Terbaru