Surabaya, NU Online Jatim
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya canangkan anggaran untuk bantuan biaya listrik di balai RW. Dengan bantuan tersebut, ia meyakini pelayanan RW dalam membantu masyarakat bisa maksimal.
“Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua balai RW mampu membayar tagihan listrik,” ujar Habiba dikutip NU Online Jatim, Ahad (21/05/2023).
Untuk itu, dirinya meminta agar anggaran yang telah dibuat semua dilakukan revisi untuk memberikan bantuan biaya listrik di balai RW. Ia mengatakan, tanpa adanya intevensi dikhawatirkan pelaksanaannya hanya sekadar formalitas, dan tidak sesuai dengan harapan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
"Pokoknya asal bapak senang. Kan eman," kata Habiba.
Habiba menuturkan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke sejumlah kelurahan. Bahkan berdasarkan penjelasan Kasi Pemerintahan di kelurahan, banyak RW mengeluhkan beban biaya listrik tersebut.
Hal ini menurutnya bukan hanya menjadi fenomena di kawasan utara, tapi nyaris terjadi di seluruh Surabaya. "Fenomena ini sekarang meresahkan pengurus RW," tuturnya.
Maka, ia menekankan Pemkot Surabaya segera merumuskan indikator besaran anggaran bantuan biaya listrik ini. "Mereka harus suport, jangan mereka ditekan dan ditarget saja," ujarnya.
Di samping itu, Habiba meminta agar dilakukan pendataan RT agar penerimaannya tidak dipukul rata. Misalnya, RT yang lebih dari 10, jangan disamakan dengan jumlah RT yang kurang dari 10 RT.
Mumpung masih ada waktu, Juli mendatang saat PAK, Habiba mengimbau Pemkot segera membikin rumusan, terkait angka besaran bantuan biaya listrik ke balai RW. "Kami selaku mitra kelurahan, akan kawal betul hal itu," tandasnya.
