• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Minggu, 3 Juli 2022

Parlemen

Pimpinan DPRD Jatim Beri Catatan Untuk APBD 2022 Jatim

Pimpinan DPRD Jatim Beri Catatan Untuk APBD 2022 Jatim
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan Ketua Fraksi PKB Fauzan Fuadi. (Foto: NOJ/A Toriq A)
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan Ketua Fraksi PKB Fauzan Fuadi. (Foto: NOJ/A Toriq A)

Surabaya, NU Online Jatim
Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, memberikan beberapa catatan sebelum APBD tahun 2022 Provinsi Jatim disahkan.

 

Kata Anik, ada beberapa titik-titik krusial yang memang butuh penekanan agar Pemerintah Provinsi Jatim dapat menjawab semua permasalahan yang ada, termasuk tantangan yang datang akibat Pandemi Covid-19.

 

"APBD itu harus menjawab persoalan apa yang hari ini terjadi. Jadi harus menjawab persoalan apa yang hari ini paling besar," kata Anik, Rabu (24/11/2021).

 

Ia lanjutkan, karena Indonesia masih berada dalam pandemi Covid-19, berbagai permasalahan muncul dan ini membutuhkan atensi khusus dari pemerintah, agar skala prioritas yang dicanangkan dapat terlaksana dengan baik sehingga berefek positif bagi kesejahteraan masyarakat.

 

Menurut Politisi asal Sidoarjo itu, ada beberapa item yang menjadi skala prioritas pelayanan masyarakat dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi.

 

"Ini sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional di Tahun 2022 bahwa tema APBN hari ini adalah pemulihan ekonomi dan Reformasi struktural karenanya Jawa Timur kemudian mengambil tema yang hampir sama dan memang harus," ujarnya. 

 

Untuk pemulihan ekonomi, saat ini penasihat Fraksi PKB Jatim katakan harus ada penekanan, sebab di setelah pandemi melandai hal yang paling krusial adalah ekonomi. Pembangunan ekonomi ia meminta pihak Pemprov Jatim agar melakukannya merata di 38 kabupaten/kota. Jika ekonomi sudah pulih angka kemiskinan yang sempat naik lambat laun akan turun. 

 

"Perlu formulasi pembangunan ekonomi inklusif, pembangunan ekonomi inklusif itu pembangunan ekonomi yang merata untuk menyelesaikan atau menjawab disparitas tadi. Itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya.


Parlemen Terbaru