Ini asumsi saya. Bisa salah. Tapi, juga bisa benar. Perihal tidak adanya nama Hadratussyech KH Hasyim Asy’ari dalam ‘draf’ Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kementerian Pendidikan. Kata draf, sengaja saya beri tanda kutip. Sebab, meski berstatus draf, tapi sudah diupload dan bisa diakses secara luas.
Asumsi saya, kasus raibnya nama Hadratussyech sama sekali tidak melibatkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Namun, bidikan dari munculnya kasus ini, jelas dia. Nadiem ingin ‘dikembalikan’ ke habibatnya sebagai pengusaha berbasis aplikasi online.
Dari asumsi ini, saya juga tidak bisa menerima teori bahwa hal itu terjadi semata-mata karena keteledoron. Ini ada unsur kesengajaan. Bermotif politis dan idiolgis. Bisa pula ekonomis.
Lalu siapa? Menteri Pendidikan sebelum Nadiem? Mengingat, draft itu disusun pada 2017, sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri pendidikan. Saya juga tidak percaya teori ini.
Saya tidak akrab dengan Muhadjir Effendy, sang pejabat sebelum Nadiem. Namun, saya pernah berbincang lama dengannya dan pernah pula berkunjung ke kediaman dia di Malang. Dari interaksi itu, saya bisa menyimpulkan, rasanya sangat jauh dari mungkin bila Muhadjir melakukan hal setolol ini.
Siapa pun orang yang masih berpikir waras, rasanya tidak mungkin akan membuang nama Hadratussyech dari dokumen sejarah Indonesia. Namanya terlalu populer untuk disembunyikan. Perjalanan hidupnya sudah terlanjur menjadi ‘rahasia umum’. Umpama ada yang tidak suka dengannya atau kepada NU—organisasi yang didirikan--, paling hanya membelokkan atau sedikit menutupi peran kesejarahannya. Kalau membuang, terlalu nekat dan bodoh! Karena pasti sia-sia.
Untuk konteks Indonesia, kepopuleran Hadratussyech—plus minus—selevel dengan Soekarno, Bung Hatta, KH Ahmad Dahlan, HOS Cokroaminito, daln lain-lain. Semua aktor utama dari perjalanan bangsa ini. Tanpa menyertakan peran mereka, narasi sejarah Indonesia sulit dipahami. Seperti puzzle yang tidak terselesaikan karena ada satu atau dua bagian potongannya ketlisut (hilang).
Orang se-inteleks Nadiem dan Muhadjir, saya yakin tahu itu. Jadi, feeling saya mengatakan sangat kecil kemungkinannya—untuk tidak mengatakan tidak mungkin—mereka melakukan hal yang pasti akan sia-sia itu.
Lalu siapa? Asumsi saya, ada tiga skenario. Skenario pertama, dilakukan orang-orang yang tidak nyaman dengan keberadaan Nadiem sebagai menteri karena alasan politis dan idiologis. Yakni, kelompok-kelompok yang menganggap Nadiem terlalu sekuler. Terlalu tidak berpihak kepada gerakan islamisme, puritanisme dan politik identitas yang belakangan ini marak.
Seperti diketahui, Nadiem berkali-kali menyatakan komitmennya untuk menjauhkan pendidikan dari pengaruh pemikiran intoleran dan radikal. Dan komitmen itu, sudah dibuktikannya. Khususnya, ketika dia menangani kasus ‘pemaksaan’ pemakaian jilbab di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Saya yakin, di luar itu, ada gerakan-gerakan sunyi yang juga dilakukan Nadiem untuk melawan gejala intoleransi dan radikalisme di kementeriannya.
Beberapa hasil survey menunjukkan bahwa perguruan-perguruan tinggi negeri di bawah kementerian pendidikan sudah banyak yang terpapar cara berpikir radikal. Ketahuilah, bila tahun 2020 kemarin kita baru terbelalak melihat fenomena itu, maka hakikatnya persemaiannya sudah dimulai 10 atau 15 tahun sebelumnya. Artinya, sudah lama dan menggurita. Beberapa pembawa dan penyebar pemikiran radikal sudah ada di mana-mana. Sebagian dari mereka, tentu ada di sekitar kantor Nadiem di Jakarta. Jadi, Nadiem harus jeli dan memasang banyak kamera untuk mengawasi orang-orang yang berada di kantornya.
Skenario kedua, orang atau kelompok yang mengincar gurihnya dan strategisnya kementerian pendidikan. Kementerian itu, memiliki anggaran jumbo. 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan (Rp550 triliun). Dari dana itu, Rp81,5 triliun dikelola oleh kementrian pendidikan. Betapa menggiurkan! Ketika dana sebesar itu dikelola oleh orang seprofesional Nadiem, saya yakin banyak pihak yang kesulitan untuk mencari bocoran.
Saya tidak hendak menjamin ‘kebersihan’ Nadiem. Namun, logika saya mengatakan, dengan kesuksesan di bidang usaha aplikasi online, Nadiem sudah kaya raya. Pundi-pundi uang yang ada di rekeningnya sudah sulit dihitung. Keberadaanya sebagai menteri, lebih karena diminta, bukan mencari.
Skenario ketiga, bisa perpaduan antara pihak-pihak politis dan idiologis dengan si pencari bocoran anggaran. Mereka bisa disatukan dalam satu kepentingan: mendongkel Nadiem. Lantas, berkolaborasi meniup suruling dan menabuh gendering agar ular kobra menari seperti yang diinginkannya.
***
Sekali lagi, saya tegaskan, ini asumsi. Bisa salah, bisa benar. Namun, paling tidak, dengan memahami kemungkinan kebenaran dari skenario itu, saya berharap kecurigaan atas diri Nadiem dijauhkan. Karena memang tidak logis! Apalagi dengan langkahnya cepat-cepat sowan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan memberikan klarifikasi secara tertbuka, saya rasa sudah cukup.
Saya bukan pendukung Nadiem. Beberapa kebijakan dia, saya kurang sependapat. Namun, ada rasa respek untuk dia. Kesediaannya mengemban tugas sebagai menteri adalah pengabdian untuk negara yang patut dihargai. Seperti saya singgung di atas, kalau dari sisi materi dan ketenaran, saya rasa seorang Nadiem tidak perlu repot-repot menjadi menteri. Cukup dengan posisinya semula, dia sudah bergelimangan materi dan ketenaran.
Karena itu, bila toh Presiden Jokowi punya rencana menggeser dia dari kementerian pendidikan atau bahkan melepasnya dari kabinet, tidak menjadi problem bagi saya. Yang penting, orang yang ditunjuk sebagai penggantinya, lebih cakap dan yang penting jangan sampai berpotensi memberikan ruang kembali kepada kelompok intoleran dan radikal di lingkungan kementerian pendidikan.
Pendidikan adalah sektor yang sangat strategis untuk pengembangan suatu idiologi. Ketika Pemerintah Belanda dulu ingin merubah karakter orang Indonesia demi kelanggengan kolonialisasinya, maka penasehat pemerintah Belanda, Snuck Hurgronje menyarankan agar dilancarkan strategi ‘asosiasi’ lewat lembaga pendidikan. Yakni, sebuah strategi untuk memasukkan idiologi dan kebudayaan lewat Pendidikan. Dan hasilnya, lumayan!
Berikutnya, soal tudingan kepada Muhadjir. Jika sebelumnya telunjuk kita sudah terlanjur mengarah ke dia, alangkah baiknya segera dilipat kembali. Apalagi, kalau hal itu dikaitkan dengan Muhammadiyah, ormas di mana Muhadjir berkhitmad. Rasanya, terlalu jauh. Tidak logis!
Ini yang harus dicermati. ‘Mister X’ yang di balik kegaduhan itu, bisa jadi menyimpan maksud untuk membenturkan NU-Muhammadiyah. Seperti diketahui, dalam hal memerangi radikalisme di Indonesia, NU-Muhammadiyah selalu senada dan seirama. Keduanya menyatakan komitmennya untuk menjadi penjaga Islam wasatiyah (toleran).
Mister X tahu, selagi NU-Muhammadiyah berada dalam satu barusan, maka sulit bagi mereka untuk mencari celah mengembangkan pemahamannya. Namun, kalau kedua ormas itu berhadap-hadapan pada barisan yang berbeda, maka mereka akan mudah mencari celah dan bisa duduk manis sebagai penumpang gelap. Maka dari itu, mereka berusaha memisahkan.
Mister X juga tahu, dalam konstelasi politik saat ini, NU berada pada posisi yang sangat strategis. NU adalah raksasa yang gerakannya bisa menimbulkan getaran di mana-mana. Karena itu, mister X ingin NU bergerak dan menimbulkan getaran. Di balik getaran yang ditimbulkan oleh NU, diharapkan ada ‘hikmah’ yang bisa dikais. Makanya, menurut saya, bila dalam kasus ini NU terpancing, maka terget dari ‘mister X’ berarti berhasil. Menggeser Nadiem bisa, membenturkan NU-Muhammadiyah bisa, melanggengkan penyebaran intoleransi dan radikalisme juga bisa.
Otak-atik, gatuk. Hanya asumsi! Lewat tulisan ini, saya hanya berharap warga nahdliyin bisa menyikapi kasus ini dengan lebih tenang. Jangan terbawa pada irama genderang yang sedang ditabuh. Cukup diselesaikan di level PBNU. Dengan klarifikasi Nadiem ke jajaran pengurus PBNU dan disertai keputusan untuk segera dibentuk tim khusus yang akan merevisi total ‘draf’ kamus sejarah itu, saya rasa sudah cukup.
Saya hakkul yakin, akal sehat mayoritas penduduk di negeri ini, tidak bisa menerima bila nama Kiai Hasyim tidak tercantum dalam Kamus Sejarah Indonesia. Maka, bisa dimaklumi bila banyak yang mempersoalkannya. Namun, sadarilah, tidak semua yang lantang membela itu memiliki niat yang sama. Bisa jadi, ada yang ‘mendadak NU’ dan ‘mendadak baik’. Jadi, waspadalah!
Terakhir, BIN (Badan Intelegen Negara) harus peka menangkap fenomena itu. Ada agenda apa? Siapa aktornya? Rasanya, tidak terlalu sulit untuk membuka tabir itu. Jejak digital sangat memudahkan untuk menemukan fakta yang sebenarnya!
Akhmad Zaini, Mantan Jurnalis, Kini Pengajar di IAINU Tuban.
