Surabaya, NU Online Jatim
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jawa Timur, mengusulkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur juga menyalurkan bantuan pendidikan berbasis sekolah atau lembaga.
Wakil Ketua F-PKB Jatim, Hikmah Bafaqih mengatakan, bantuan yang selama ini berpaku pada jumlah siswa tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam penyaluran bantuan. Artinya sekolah dengan jumlah siswa yang minim juga mempunyai hak untuk dibantu dari segi infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menunjang potensi belajar siswa.
"Saat ini ada banyak sekolah swasta yang tidak mampu menarik SPP ke orang tua siswa. Karena mereka secara ekonomi juga terpuruk. Kalau seperti ini pemerintah harus hadir," kata Hikmah yang juga Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Kamis (09/09/2021).
Menurutnya, usulan bantuan pendidikan Pemprov Jawa Timur berbasis sekolah atau lembaga akan membantu meningkatkan sistem pendidikan khususnya di sekolah swasta yang tertinggal.
"Dan usulan agar Pemprov Jawa Timur juga memberikan bantuan berbasis sekolah atau lembaga akan menyempurnakan respons positif terhadap situasi yang dihadapi sekolah-sekolah swasta yang kecil," terangnya.
Lebih lanjut, permasalahan kesenjangan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya seperti sekolah negeri dan swasta atau pun sekolah yang ada di kota dan di desa saat ini harus diminimalisir. Memperbaiki kualitas pengajar atau guru juga harus dilakukan demi menjaga mutu pendidikan bagi para siswa.
Hal tersebut menurut Hikmah tentu akan terjadi jika didukung dengan bantuan fasilitas yang memadai agar potensi yang dimiliki para guru dan belajar siswa bisa termaksimalkan dengan baik.
"Ini kami di DPRD Jawa Timur meminta ada kebijakan yang cukup responsif untuk persoalan ini dan direspon oleh ibu gubernur misalnya mengatasi disparitas ini," ungkapnya.
Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur ini juga berharap, Pemprov Jawa Timur bisa melakukan konsolidasi ke setiap daerah kabupaten/kota yang memiliki fiskal yang tinggi agar melakukan sharing pendanaan multilevel.
Maksudnya, ia katakan kabupaten/kota yang memiliki pendanaan bagus dan selama ini bertanggung jawab terhadap sekolah di jenjang SMP ke bawah juga bisa membantu pembelajaran di tingkat SMA sederajat. Dengan begini beban Pemprov Jawa Timur sedikit banyak akan terbantu dan fokus Pemprov Jawa Timur bisa dialihkan ke daerah tertinggal lainnya.
"Kalau daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi turut membantu pembelajaran di tingkat SMA/SMK sederajat, termasuk Madrasah Aliyah, maka dana Pemprov Jawa Timur bisa fokus kepada tempat-tempat yang lebih tertinggal," harapnya.
Tidak hanya itu, terkait ramainya pembahasan Permendikbud No 6 Tahun 2021 khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler ramai diperbincangkan.
"Fraksi PKB Jatim menyambut baik dicabutnya pembatasan jumlah siswa dalam penerimaan BOS oleh Mas Nadiem (Mendikbud)," pungkas Hikmah.
Editor: Risma Savhira
