• logo nu online jatim
Home Metropolis Malang Raya Madura Tapal Kuda Kediri Raya Matraman Pantura Khutbah Keislaman Tokoh Rehat Jujugan Nusiana Opini Pendidikan Pemerintahan Parlemen Pustaka Video Risalah Redaksi NU Online Network
Sabtu, 10 Desember 2022

Parlemen

Pemerintah Hendaknya Lebih Memperhatikan Sekolah Swasta

Pemerintah Hendaknya Lebih Memperhatikan Sekolah Swasta
Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. (Foto: NOJ/JPt)
Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. (Foto: NOJ/JPt)

Surabaya, NU Online Jatim
Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah hadir memberikan pemerataan dalam pengadaan sarana prasarana hingga urusan kesejahteraan bagi sekolah swasta. Hal tersebut dikatakannya setelah sebelumnya menerima audiensi dari BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Sidoarjo yang menolak pendirian sekolah negeri SMA/SMK. 
 

Pemerataan sarana prasarana bagi sekolah baik swasta maupun negeri, Anik katakan mempengaruhi terhadap kemaksimalan belajar peserta didik. Dikotomi fasilitas bagi sekolah swasta dan negeri masih kerap terjadi. Padahal dalam aturan perunda
 

"Pemerintah kurang maksimal menyelesaikan kesejahteraan maupun sarana dan prasarana untuk sekolah swasta," kata Anik, Senin (14/02/2022). 
 

Untuk masalah pendirian sekolah negeri di Sidoarjo. Menurut Anik memang seharusnya tidak diperlukan, mengingat saat ini jumlah sekolah di Sidoarjo baik negeri ataupun swasta sudah cukup jika dikomposisikan dengan jumlah siswa usia SMA yang ada. 
 

"Ada 236 sekolah SMA/SMK/MA di Sidoarjo, 22 di antaranya sekolah negeri. Maka komposisinya dari populasi usia SMA, dirasa sudah cukup terwakili dari sekolah tingkat SMA yang ada," kata mantan Bendahara Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jatim tersebut. 
 

Karenanya, perempuan yang juga Sekretaris DPW PKB Jatim ini mengatakan, pendirian sekolah negeri di Sidoarjo masih belum diperlukan. Untuk anggaran yang ada ia katakan, lebih baik dialokasikan kepada sekolah swasta yang sudah berjalan, khususnya dalan pemberian fasilitas, sarana dan prasarama untuk menunjang belajar para siswa lebih maksimal lagi. 
 

Dari jumlah sekolah tingkat SMA di Sidoarjo, 50 persen masih berada dalam kategori kurang sehat bahkan sakit. Kategori sekolah kurang sehat itu artinya jumlah siswa yang ada di bawah 291 siswa dan sekolah kategori sakit jumlah siswanya tidak lebih dari 60 orang. 
 

"Artinya negara harus hadir mengatasi sekolah kurang sehat bahkan sakit ini. Bukan lantas mendirikan sekolah negeri baru. Pendirian sekolah baru itu butuh biaya yang banyak, tidak hanya bermodalkan tanah saja. Butuh sarana prasarana, butuh SDM yang itu mengakibatkan pembengkakan anggaran kepada APBN maupun APBD," katanya. 
 

Melihat dari itu, politisi asal Sidoarjo ini mengafirmasi usulan dari BMPS yang meminta pemerintah meninjau kembali pendirian sekolah negeri baru. 
 

"Melakukan penguatan kualitas sekolah yang sudah ada, terutama sekolah swasta, sehingga boleh melakukan marger kepada sekolah yang sakit, boleh melakukan kolaboratif antarsekolah," ujarnya.
 


Editor:

Parlemen Terbaru