Sudah satu tahun lebih pandemi Covid-19 menghantui Indonesia yang juga berefek pada dunia Pendidikan. Sejumlah sekolah yang biasanya pembelajaran tatap muka diganti study from home atau belajar di rumah akibat efek domino karena penyebaran pandemi covid-19. Maka teknologi adalah satu hal yang paling ditonjolkan. Seakan-akan dengan hadirnya teknologi seluruh persoalan pendidikan dapat diselesaikan.
Keadaan semacam ini menjadi problematik. Hal ini menyebabkan sekolah, pendidik dan peserta didik yang tersebar di seantero negeri dari Aceh hingga Papua jelas tidak seragam baik sosiologi, antropologi, maupun kondisi ekonominya.
Satu hal yang luput dalam dikursus semacam ini ialah ketidakberpihakan negara terhadap kaum miskin. Apakah dengan imbauan belajar dari rumah atau Study from Home (SFH) dapat menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan? Ketidaksetaraan peserta didik membuka mata kita, bahwa pendidikan kaum miskin yang dibiarkan rapuh dan telanjang tanpa perlindungan sedang digilas globalisasi dihajar oleh hedonisme teknologi.
Dalam hukum alam manusia bebas bertingkah dan bertindak. Kendati pilihan yang tersedia cenderung aksiologi. Sedangkan dalam hukum pasar, hanya mereka yang kuat secara kapital yang akan keluar sebagai pemenang. Begitu pun yang terjadi di dunia pendidikan. Hanya kelas sosial menengah atas yang dapat mengakses pendidikan bermutu.
Sistem zonasi misalanya, memang sangat bagus untuk pengawasan peserta didik oleh masyarakat sekitar, yang mana masyarakat juga ikut memantau peserta didik, terutama dalam pergaulan dengan masyarakat sekitar. Akan tetapi pada praktiknya, sitem zonasi belum terlalu merata karena tidak semua kecamatan ada sekolahan negeri yang dianggap masyarakat adalah lembaga pendidikan berkualitas. Dan akhirnya banyak oknum yang ikut bermain dalam ‘membantu’ memasukkan peserta didik dengan ditarif biaya. Pendek kata, ingin masuk sekolah negeri ditentukan dengan berapa uang yang dimilikinya untuk bisa masuk ke sana.
Akibatnya kita merasakan sekarang; mahalnya ongkos pendidikan hanya memproduksi kelas elitis di satu pihak, dan memproduksi struktur kemiskinan di pihak yang lain. Serta melahirkan kesenjangan yang makin lebar antara si kaya yang dapat belajar di sekolah negeri dengan si miskin yang tidak dapat mengakses pendidikan tersebut.
Persoalan kesenjangan dalam pendidikan dengan sendirinya akan membuat kreativitas peserta didik tumpul. Jangan berharap anak dari keluarga miskin akan mendapatkan rangking satu di kelasnya. Atau kelak jika dewasa dapat duduk manis sebagai jajaran direksi di perusahaan BUMN. Jika pun ada, maka presentasinya sangat kecil. Pendidikan tidak pernah memihak pada kaum miskin. Karena memang pendidikan tidak didesain untuk membuat mobilitas vertikal dari kelas menengah-bawah menjadi kelas atas. Akhirnya kita menyadari apa yang dikritik oleh Freire, tanpa kesadaran tidak akan melahirkan critical language dan critical subjectivity. Sebab, dalam liberalisasi pendidikan bukan kesadaran yang menjadi metode, melainkan kapital yang membuka gembok keberhasilan.
Apalagi mengingat banyaknya angka peserta didik yang putus sekolah, seperti dikutip dari laman IDN Times (2019): pada tahun 2016 sekitar 4,6 juta anak usia 7-18 tahun tidak bersekolah. Artinya akan ada persoalan pembangunan sumber daya manusia di kemudian hari. Tentu ini menjadi kabar buruk bagi kaum miskin. Di era pasca-fordisme antara buruh dan pengangguran menjadi sumir. Kategori status miskin dan status tidak miskin menjadi politis.
Lalu apa yang dapat dilakukan kaum miskin di tengah bencana: kemanusiaan dan sosial seperti hari-hari ini? Terbukti di tengah pandemi covid-19 berbagai persoalan belajar di rumah muncul silih berganti. Mulai dari peserta didik ‘berkebutuhan khusus’, belum siapnya sistem, pendidik dan orang tua untuk menghadapi SFH dan lain-lain.
Karenanya, otoritas pendidikan harus menyiapkan formula bagi pendidikan kaum miskin. Puja-puji pembelajaran dengan ‘digital ecosystem’ dan berbagai layanan belajar komersial lainnya dengan mekanisme daring (online) terbukti hanya dapat diakses oleh kelas sosial menengah atas. Artinya pendidikan yang setara harus dijawab dengan ketajaman metodologi, bukan dengan memaksakan ideologi.
Tentu kita tidak ingin ekosistem pembelajaran digital yang digembar-gemborkan oleh satu pihak, menyebabkan dehumanisasi di pihak yang lain. Jika pembelajaran digitalisasi ialah sebuah keniscayaan, maka kegembiraan itu tidak boleh melupakan keutamaan kesetaraan dalam pendidikan. Kaum miskin bukan golongan yang dipinggirkan.
Solusi dari NU
Dari sini, NU dengan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif berkhitmat di dunia pendidikan sebagai kepanjangan tangan langsung dari jamiyah. Ma’arif NU harus mempunyai standar dan indikator, serta arah berbeda yang menjadi distingsi dengan lembaga pendidikan lain. Tak semata murah dan mudah diakses oleh semua kalangan, Ma’arif NU juga mulai mengawasi dan memantau dengan serius masalah kualitas, mutu, dari lembaga pendidikan yang dimiliki. Karena nantinya akan berpengaruh pada kuantitas, supaya anggapan masyarakat bahwa pendidikan swasta adalah kelas dua atau kurang bergengsi.
Selama ini, indikator madrasah maupun sekolah bermutu hanya sebatas pada tiga aspek. Pertama, muridnya banyak. Kedua, bangunan yang dimiliki bagus, bertingkat, dengan sarana dan prasarana lengkap. Ketiga, menyandang akreditasi bagus, minimal B. That’s all! Apakah sekadar itu?
Kemdikbud melalui rumusan World Economic Forum (WEF) 2016 merumuskan tiga rumusan indikator kemajuan SDM bangsa. Yaitu kompetensi, karakter, dan literasi. Sedangkan di era Menteri Nadiem Makarim, rumusan indikator kemajuan atau mutu pendidikan itu diubah menjadi numerasi, literasi, dan karakter. Intinya, hampir sama dengan yang awal.
Tampaknya, karakter di era menteri kali ini dinomortigakan. Tapi LP Ma’arif NU, punya kelebihan dari rumusan indikator sederhana yang secara umum dirangkai dalam merdeka belajar. Penerjemahannya dengan delapan standar nasional pendidikan.
Kelebihan sekolah swasta adalah bisa mengeksplorasi ide atau gagasan baru dalam lingkungan ataupun kebijakan sekolah. Hal ini sebagai nilai plus yang bisa menjadi keunggulan dibandingkan sekolah negeri lantaran harus mengikuti peraturan pemerintah secara saklek dan terkadang kurang bisa dieksplorasi.
Melalui program yang LP Ma’arif NU suguhkan, sangat optimis dan yakni akan melejitkan atau mengakselerasi kemajuan madrasah/sekolah. Karena mempunyai banyak satuan pendidikan dari jenjang dari mulai MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK.
Seberannya sudah ada Badan Hukum Perkumpulan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama atau BHPNU LP Ma’arif yang menyebar di setiap desa atau Pengurus Ranting NU. Hal ini belum termasuk yang berada di bawah yayasan dan berafiliasi dengan LP Ma’arif NU. Bahwa lembaga atau satuan pendidikan yang ada, belum terakreditasi “A”.
Potensi lain jumlah tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan kendati bukan Pegawai Negeri Sipil, tetap bekerja. Mereka bahkan tidak pernah melahirkan generasi radikal apalagi melawan dan berkhianat kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Final! Apakah hanya itu? Tidak.
Di internal LP Ma’arif NU ada puluhan ribu guru sudah melakukan pengkaderan yang diselenggarakan NU yang menjadi sistem final untuk kaderisasi generasi moderat. Hal itu juga didukung adanya kepengurusan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di setiap sekolah.
LP Ma’arif NU juga sejak lama berikhtiar melakukan akselerasi dengan beberapa formula. Pertama, penguatan kurikulum Aswaja an-Nahdliyah dengan standar fikrah, amaliah, dan harakah. Pada jenjang MI/SD menekankan amaliah dan pembiasaan. Jenjang MTs/SMP menekankan pengenalan dalil atau dasar hukum. Pada tingkatan MA/SMA/SMK menekankan cara berpikir filosofis, sistematis, dan kritis. Selain itu, implementasi kurikulum Aswaja juga diintegrasikan dengan kitab kuning hasil rekomendasi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Aswaja NU Center yang sudah ditashih.
Kedua, peningkatan mutu tenaga pendidikan dengan sekolah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru madrasah maupun sekolah Ma’arif. Cakupannya ada tiga, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Materi PKB itu secara umum dari perencanaan pembelajaran, pengenalan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran, dan perangkat penilaian pembelajaran.
Ketiga, Gerakan Literasi Ma’arif (GLM). Yakni gerakan atau usaha yang terstruktur, sistematis, terencana dalam meningkatkan kualitas literasi di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran di sekolah dan madrasah. Hal ini dikuatkan melalui karakter berprinsip dari PPK dan Aswaja an-Nahdliyah.
Bentuk GLM ada tiga. Pertama, gerakan literasi karya jurnalistik yakni penulisan berita, feature, laporan kegiatan, pendidikan dan pelatihan jurnalistik. Kedua, gerakan literasi karya tulis ilmiah (penulisan artikel ilmiah, artikel populer (opini/esai), resensi buku ilmiah, pendidikan dan pelatihan karya tulis ilmiah, hingga lomba karya tulis ilmiah).
Ketiga, gerakan literasi karya sastra dari mulai penulisan puisi, cerpen, pendidikan dan pelatihan karya sastra. Juga perlombaan, pelatihan, relawan literasi dengan model praktik sinergi dan mandiri. Keempat, penguatan karakter Aswaja an-Nahdliyah melalui kurikulum masa orientasi peserta didik, bimbingan teknis guru NU, Satuan Komunitas Pramuka Ma’arif NU, IPNU-IPPNU, Pagar Nusa, dan Senam Islam Nusantara Kelima, program sistem informasi Ma’arif NU yang merupakan program bernas. Karena meneguhkan Ma’arif go to digital dan tidak ketinggalan zaman.
Itulah beberapa kelebihan belajar, sekolah, atau sinau di madrasah/sekolah Ma’arif NU. Maka, tema Harlah Ma’arif NU tahun 2021 ini adalah Berkhitmat melalui Pendidikan Ma’arif yang Inovatif dan Responsif di Era Digital’ nantinya tidak hanya omong kosong. Melainkan menjadi nyata ketika seluruh program di atas didukung dan diimplementasikan. Inilah kado dari LP Ma’arif NU yang lahir 19 September 1929. Karenanya, selamat Harlah ke-92 Ma’arif NU.
Mochammad Fuad Nadjib Kepala Sekolah SMK Diponegoro Sidoarjo
.
